Medan,Benuanews.com | Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan Sumatera Utara, di antaranya Universitas Medan (UNIMED),Politeknik Medan (POlMED),POLIMEDIA,Universitas Tjut Nyak Dhien Medan(UTND),dan UNPAB menggeruduk kantor DPRD Sumut, Jum’at (01/10/2021). Mereka menolak pemecatan 57 pegawai KPK.
Massa aksi tiba di kantor DPRD sekitar pukul 14.00 WIB. Pantauan awak media Benuanews.com. mereka membawa sejumlah spanduk dengan beragam tulisan, seperti “TWK cacat prosedur presiden jangan cuek”.
Kemudian juga ada spanduk dengan tulisan nyeleneh yang dibawa mahasiswa, seperti “cukup cintaku saja yang kandas KPK jangan”, “aku kira yang lemah cuma hatiku ternyata KPK juga”, atau “Bismillah jadi komisaris KPK”.
Foto Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri pun tak luput dijadikan atribut aksi demo, di atas foto Firli ditulis “dicari pelaku pembunuh KPK”.
Salah satu orator mengatakan, pemerintah dan koruptor telah berselingkuh, dan melahirkan anak haram bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.
“Pemecatan sepihak ini sudah membuktikan pengkhianatan pemerintah itu sendiri kepada reformasi melalui rezim bobrok Firli dan kawan-kawannya,” ujarnya, Jum’at (01/10/2021).
Ratusan mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan, yakni menuntut pertanggung jawaban dari presiden, DPR dan MK, terkait matinya lembaga anti rasuah indonesia dalam hal ini KPK.
Mereka meminta keseriusan Presiden, DPR dan MK dalam usaha pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.
mahasiswa prihatin dengan kondisi penegakan hukum di Indonesia yang makin tidak karuan dan sudah keluar dari alur yang sebenarnya, dibuktikan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang terkesan tergesa-gesa dan sarat dengan kecacatan baik formil maupun materilnya.
Kemudian mendesak ketua KPK untuk mencabut SK 1327/tahun 2021 atas pemecatan 57 pegawai KPK per tanggal 30 september 2021 disebabkan oleh TWK yang sejak awal sudah maladministrasi serta mengandung rasisme.
Selanjutnya, mereka menolak segala bentuk peralihan status 57 pegawai KPK yang dipecat menjadi ASN di instansi lain selain KPK itu sendiri termasuk peralihan menjadi ASN Polri.
Pendemo juga menuntut ketua KPK yaitu Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan Korupsi.
“Kami minta KPK menjaga marwah dan semangat dalam memberantas korupsi serta segera menyelesaikan permasalahan korupsi yang belum terselesaikan seperti kasus KTP elektronik, ekspor benih lobster, Bansos,” ucap salah satu orator dalam tuntutannya.
Terkait aksi damai ini, DPRD Sumut juga akan mengirimkan surat terkait aspirasi ini kepada pemerintah pusat.
“Memang ini menjadi sorotan publik, tidak hanya Sumut namun daerah lain. Kita akan sampaikan aspirasi mahasiswa ini,” ucap wakil DPRD Sumut saat di konfirmasi.
Diharapkan dengan adanya aksi ini bisa mendorong KPK lebah baik dan bentuk kesedihan,rasa duka terhadap polemik yang terjadi.
Terpantau dalam aksi damai tersebut di jaga oleh personel polisi guna menjaga keamanan dan ketertiban jalanya aksi, serta dalam aksi ini mahasiswa tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid – 19.(Siti Maharrani)
