BANTEN.(Benuanews.com)-Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam Pilkada Banten, pasangan nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah terus komitmen meneriakkan tidak korupsi dalam kampanye di berbagai wilayah Provinsi Banten.
Menurut Andra, tindakan korupsi merupakan bentuk penghianatan terhadap rakyat secara langsung dan berdampak buruk dalam berbagai hal seperti lambannya pembangunan infrastruktur dan perekonomian serta pendidikan suatu daerah.
“Saya enggak pernah nuduh dan menyerang siapapun soal korupsi, syarat majunya sebuah wilayah yakni tidak korupsi,” kata Andra saat menghadiri pertemuan Kordinator Kecamatan (Korcam) di Posko Relawan Pendukung Andra-Dimyati (RPAD) di Ruko Villa Bintaro Indah, Jombang dan menemui warga Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin.
Andra Soni menyesalkan masih terjadi dugaan praktek tindak pidana korupsi di wilayah Banten, seperti gratifikasi yang terjadi di dunia pendidikan yakni dugaan jual beli bangku siswa.
“Mau sekolahin anak masih ada praktik sogok menyogok, ini harus kita benahi,” kata Andra dalam keterangan resminya.
Dia menegaskan untuk memajukan suatu wilayah atau daerah maka yang harus dibenahi yakni sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan yang cukup hingga SMA/K.
“Sekolah gratis, kualitas pendidikan harus ditingkatkan,” tegasnya.
Investasi pendidikan tidak dapat ditunda dengan melakukan pembangunan sekolah secara masif di wilayah Banten, agar bisa memberikan kesempatan kepada seluruh anak anak untuk bersekolah.
“PPDB setiap tahun jadi kendala kita di Tangsel, Banten ada anaknya yang tidak bisa masuk sekolah, kalau di Jakarta sekolahnya banyak,” ujarnya.
Selain itu, Andra Soni juga berbicara peningkatan pelayanan jaminan kesehatan serta lapangan pekerjaan yang masih belum maksimal di Banten, sehingga menjadikan pengangguran di Provinsi Banten masih sangat tinggi.
“Nanti kita akan buatkan pelatihan untuk bapak ibu bisa bersaing dalam mencari pekerjaan, nanti kalau ikut diberikan sertifikat,” katanya.
Tapi, kata Andra Soni, semua program program prioritas ini bisa terlaksana jika pemerintah bersih dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
“Engga akan pernah ada pemerintah yang berhasil kalau pemerintahan enggak bersih,” tegasnya.
Sumber : Antaranews.com
