MUARO JAMBI.(Benuanews.com)-Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta S.I.K berserta jajaran mengikuti sosialisasi Kegiatan Tim Bid Propam Polda Jambi di Aula Wira Pratama Polres Muaro Jambi.
Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta S.I.K melalui Kasi Humas AKP Suryadi SH “Tim Bid Propam Polda Jambi yang dipimpin Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jambi Kompol Reza Khomeini, S.I.K. melaksanakan kegiatan sosialisasi Terkait Pencegahan Gaya Hidup Hedon/Glamor Pegawai Negeri Pada Polri serta Penggunaan Produk UMKM Bagi Anggota Polri.
Sosialisasi tersebut diikuti langsung Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta berserta Para pejabat utama,Kapolsek dan Jajaran Polres Muaro Jambi.
Dalam kesempatan tersebut kapolres Muaro Jambi mengucapkan selamat datang Tim Bid Propam Polda Jambi untuk melakukan sosialisasi, diharapkan kepada anggota polres Muaro Jambi melaksanakan tugas agar harus bertindak sesuai prosedur.
Ditengah perkembangan teknologi saat ini agar setiap personil dapat menjaga marwah dan etika anggota Polri baik dilingkungan masyarakat maupun dalam bermedia sosial.”Kata Kapolres dalam sambutannya
Kasi Humas juga menjelaskan dalam penyampaian Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Jambi Kompol Reza Khomeini, Mengatakan “Pembinaan etika dan sosialisasi Perpol nomor 7 tahun 2022 kami gencarkan sosialisasinya kepada setiap Polres jajaran.
Kegiatan ini jangan dianggap biasa karena akan menjadi luar biasa pada saat rekan-rekan mendapatkan pengaduan dari masyarakat.
Saat ini penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri dapat langsung dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PTDH), tidak perlu harus dilakukan 3 (tiga) kali sidang Kode Etik.
Apabila personil memiliki usaha diluar kepolisian agar mengingatkan kepada keluarga untuk jangan memposting disosial media terutama gaya hidup mewah atau glamor.
Pesan Kabid Propam Polda Jambi laksanakan tugas yang baik jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana terutama pada pemilu jangan sampai politik praktis.
Yang menjadi atensi pimpinan saat ini mengenai perilaku Hedonisme baik personil Polri maupun Bhayangkari, Perkara ketidak profesional anggota Polri dalam menangani suatu kasus, dan Penanganan pengamanan TSK.”sebutnya
