Labuhanbatu | Benuanews.com — Perjuangan Jurtini Siregar (66) untuk mempertahankan tanah warisan peninggalan almarhum ayahnya, Ramali Siregar, memasuki babak baru. Setelah menempuh seluruh tahapan proses hukum mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), Jurtini bersama kuasa hukumnya resmi mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK).
Sengketa ini bermula dari perkara perdata nomor 129/Pdt.G/2024/PN Rantauprapat, yang melibatkan lahan seluas kurang lebih 2 hektare di Kelurahan Ujung Bandar dan Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Berdasarkan segel asli tahun 1982, pihak Jurtini menegaskan bahwa tanah tersebut murni warisan keluarga dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun. Namun, dalam proses persidangan sebelumnya, pihak tergugat mengajukan dokumen tandingan berupa Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Agustus 1990. Keaslian tanda tangan dalam surat inilah yang sejak awal dibantah keras oleh Jurtini dan kini menjadi novum utama dalam permohonan PK.
Dalam memori PK yang diajukan, pihak pemohon memperkuat argumen hukumnya dengan menghadirkan bukti baru (novum) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Dokumen Nomor FD/DFE/119/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Jakarta oleh Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen, R. Hendro.
Analisis forensik ini menitikberatkan pada kondisi fisik dokumen Surat Ganti Rugi tahun 1990 serta karakteristik tanda tangan yang dicatut atas nama Jurtini Siregar. R. Hendro menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan guna memaparkan metode ilmiah, karakteristik fisik dokumen, serta hasil analisis secara objektif.
Tidak hanya itu, tim kuasa hukum Pemohon PK juga mempersiapkan saksi ahli dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memberikan keterangan teknis yang mendalam sesuai prosedur hukum yang berlaku di persidangan.
Beriman Panjaitan: “Kami Ingin Dokumen Diuji Secara Ilmiah”
Kuasa hukum Pemohon, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kliennya berkomitmen penuh untuk mencari keadilan melalui koridor hukum yang sah.
“Kami sudah berjuang dari PN, PT, MA, hingga kini mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam PK ini, kami membawa novum berupa hasil pemeriksaan forensik dokumen atas Surat Ganti Rugi tahun 1990, serta menghadirkan ahli forensik Mabes Polri,” ujar Beriman saat dikonfirmasi.
Menurutnya, pengujian secara objektif dan ilmiah sangat krusial mengingat Jurtini konsisten menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut maupun melepaskan hak atas tanah almarhum ayahnya.
“Kami tidak ingin perjuangan panjang ini berhenti tanpa kepastian hukum yang adil. Tanah ini adalah hak waris klien kami, dan kami akan terus berjuang sampai tuntas,” tegasnya.
Saat ini, pihak Pemohon PK tengah menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai mekanisme administrasi peradilan.
Melalui langkah hukum luar biasa ini, Jurtini berharap majelis hakim dapat memeriksa secara cermat novum, laporan uji forensik, serta fakta-fakta persidangan sebelumnya, sehingga keabsahan Surat Ganti Rugi tahun 1990 dapat dinilai secara objektif demi mewujudkan keadilan bagi ahli waris. (*)
