LUWU UTARA-Benuanews.Com-Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, kembali menegaskan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mempercepat penuntasan penyakit tuberculosis (TBC).
Pernyataan itu disampaikan Bupati Andi Rahim saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan secara virtual, Senin (29/9/2025) di Ruang Command Center Kantor Bupati.
Rakornas ini menjadi ruang penting untuk membahas langkah teknis, evaluasi, sekaligus strategi optimalisasi program MBG bagi anak sekolah, serta percepatan penanganan kasus TBC di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian akibat TBC di Indonesia mencapai 134.000 jiwa per tahun, atau setara dengan satu orang meninggal setiap 5 – 10 menit. Indonesia bahkan menempati posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India.
“Ini adalah peringatan serius. TBC telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Para kepala daerah diminta segera membentuk tim, menyusun rencana aksi, dan memastikan dukungan pendanaan melalui BOK maupun DAK bidang kesehatan,” ucapnya mengingatkan.
Ia menjelaskan, penanganan TBC harus dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni deteksi dini untuk menemukan kasus, pengobatan bagi penderita, serta pencegahan bagi masyarakat yang belum terinfeksi.
“Penanganan TBC ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah sampai ke desa-desa,” terangnya.
Dalam rakornas tersebut, juga ditekankan pentingnya program MBG. Program ini, kata dia, bukan sebatas pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga memastikan aspek keamanan pangan agar terhindar dari risiko keracunan makanan.
“Setiap dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kesehatan sebelum beroperasi. Saat ini di Luwu Utara sudah terdapat tiga dapur yang beroperasi dan masih ada lagi 26 dapur yang masih dalam tahapan proses,” ungkapnya.
“Nah, kita minta perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk segera melalukan monitoring untuk sertifikat SLHS-nya,” pintanya.
Untuk itu, kata Bupati Andi Rahim, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawasi jalannya program MBG mutlak sangat dibutuhkan.
“Kualitas bahan baku pangan harus benar-benar dijaga dengan uji kelayakan sebelum diolah agar aman dikonsumsi, Kemenkes mencatat sudah ada 25 provinsi yang melaporkan kasus keracunan makanan,” terangnya.
“Ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar kita tidak boleh mengabaikan standar kebersihan dan keamanan pangan sekecil apa pun itu,” tandasnya. (zv/LHr)
