PEMERINTAH MELALUI BUMN DAN BUMND BUNUH WIRASWASTA SECARA PELAN PELAN DI LABUAN BAJO


Labuan Bajo Sabtu, 19 Maret 2021 ( Benuanews.com ) Kehadiran 2 kapal hibah dari kementerian perhubungan Laut kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang diresmikan pada hari Jumaat 18 Maret 2022 di Labuan Bajo, menuai rekasi terhada pelaku Pariwisata.

Rafael Taher selaku pariwisata yang berada di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reaksi terhadap kehadiran Negara membunuh Nasib wiraswasta pada umumnya.

Menurut Rafael Taher Persaingan ekonomi dan bisnis antara Perusahaan Badan usaha milik Negara (BUMN) dan Badan usaha milik daerah provinsi (BUMD) melawan Badan Usaha Swasta, usaha kecil menengah (UKM), Koperasi semakin tidak terbendung di Labuan Bajo.

Sambung Rafael Kehadiran 2 kapal hibah dari kementrian perhubungan laut kepada Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur upaya intervensi Negara didalam persaingan usaha Pariwisata di Labuan Bajo. Dengan kata lain Perusahaan Negara tengah bersaing dengan usaha Swasta, hal itu dinalai dari mobil Damri yang melakukan antar jemput tamu di bandara Komodo, kapal Wisata Putri komodo dan dua kapal wisata Hibah pemerintah pusat.

Pengusaha swasta seperti koperasi, UMKM, Kapal kayu siap guling tikar karena harus bersaing dengan kapal Negara yang bersubsidi tinggi. Tentu saja UKM/Koperasi, kapal open dek, kapal kayu standar, akan kalah bersaing dalam perhelatan pasar bebas tersebut.l jelas Rafael.

Sementara itu Rafael menilai BUMN dan BUMD yang memiliki permodalan tinggi yang bersumber dari Bank Nasional Indonesia (BNI), (BPD) dan Bank Bank lain akan menambah deretan keterisolasian pengusaha lokal. Ditambah deretan Toko2 besar seperti Mini Mart, Alfa mart dan perusahan sembako lain yang berseleweran di Labuan Bajo, sehingga Labuan Bajo persis tidak memiliki nilai nilai ekonomi berbasis pancasila dan kearifan lokal.

Pariwisata ini untuk siapa? Negara sebagai pemilik modal atau rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi ?

Rafael ingat pemerintah kabupaten Manggarai Barat yang dipimpin oleh Bupati Editasius Endi, SE Mengatur pariwisata ini dengan bijaksana agar tidak ada masyarakat yg dikorbankan dalam geliat wisata super premium tersebut.

Rafael juga menegaskan Wacana mempekerjaan 10 ribu orang oleh BOPLF bukan merupakan point utama dan menjadi isu utama karena pekerja sama dengan budak bagi investor. Masyarakat ingin menjadi raja ditanahnya sendiri, sebagai pengusaha, menjadi interpreneur bukan sebagai budak/pekerja sesuai yg di bicarakan oleh SANA dirut BOPLF.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Dewan perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) kabupaten Manggrai Barat segera membuat aturan yang pro terhadap rakyat kecil tutup rafael.

scroll to top