“Pembangunan yang Tersendat: Ada Apa dengan Proyek di Labuhanbatu Selatan?”

FB_IMG_1775901086486.jpg

Labuhanbatu Selatan-Benuanews.com
Pembangunan seharusnya menjadi simbol kemajuan. Ia hadir untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mempercepat akses layanan publik, dan mencerminkan kinerja pemerintah daerah.

Namun, realitas di Labuhanbatu Selatan justru memperlihatkan ironi: proyek berjalan, tetapi hasilnya seolah jalan di tempat.
Sejak tahun 2023 hingga memasuki 2026, sejumlah pembangunan di daerah ini tampak tak kunjung rampung.

Kondisi ini bukan sekadar keterlambatan teknis biasa. Ketika proyek yang seharusnya selesai dalam satu tahun anggaran terus berlanjut hingga tahun berikutnya—bahkan lintas tahun—pertanyaan besar pun muncul: di mana letak persoalannya?

Lebih memprihatinkan lagi, beberapa proyek yang bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025 masih dikerjakan hingga 2026. Ini bukan hanya soal administrasi yang molor, tetapi juga menyangkut kualitas perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab pelaksana.

Dunia pendidikan yang semestinya menjadi prioritas justru terdampak oleh ketidakjelasan penyelesaian proyek.

Masyarakat tentu berhak bertanya. Apakah keterlambatan ini murni karena kendala teknis, atau ada persoalan yang lebih dalam? Minimnya transparansi membuat publik hanya bisa berspekulasi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak seharusnya terjadi.

Yang tak kalah penting, di mana peran aparat penegak hukum? Apakah kondisi ini luput dari perhatian, atau justru sudah terlihat namun belum ditindaklanjuti? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika proyek-proyek bernilai besar terus berjalan tanpa kejelasan waktu penyelesaian.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Pembangunan yang baik bukan hanya tentang memulai proyek, tetapi juga menyelesaikannya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi simbol kosong—terlihat ada, tetapi tidak dirasakan manfaatnya.

Sudah saatnya semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, hingga aparat pengawas, bekerja lebih serius dan transparan. Jika tidak, maka pembangunan di Labuhanbatu Selatan akan terus menjadi cerita lama: berjalan, tetapi tak pernah benar-benar sampai tujuan.
(Oleh:K.Nasution)

scroll to top