Bima,NTB.Benuanews.com.
Penanganan banjir salah satunya dengan dilakukan Normalisasi. Cara ini dapat di lakukan hampir pada seluruh sungai di bagian hilir, dan ini merupakan program pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selasa, (23/7/24).
Pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah tentunya harus diawasi, begitupun proyek Normalisasi perlu adanya pengawasan oleh masyarakat maupun Dinas terkait agar dalam pekerjaannya dapat berjalan dengan benar dan maksimal. Disamping itu juga harus transparansi dalam penggunaan Anggaran, Nama CV, Nomor Kontrak, Volume Pekerjaan.
Lain halnya dengan proyek Normalisasi Dam Oi Lumu yang berada di wilayah Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima pada saat wartawan mendatangi lokasi tidak menemukan papan informasi proyek yang di pasang.
Padahal papan informasi itu sendiri sebagai wujud transparansi bagi Masyarakat umum, namun yang ada hanya operator Excavator, ketika ditanya siapa pelaksana proyek Normalisasi tersebut, dan soal papan proyek Operator menjawab tidak tahu.
Padahal kewajiban memasang papan proyek tertuang dalam peraturan presiden (perpres )No 54 tahun 2010 dan perpres No 70 tahun 2012. Permen No 12 tahun 2014 tentang pembangunan Drainase, Infrastruktur Jalan dan proyek Irigasi dan Dam Juga undang undang No 14 tahun 2008 tentang (KIP) Keterbukaan Informasi Publik.
Regulasi ini mengatur pekerjaan bangunan Fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan proyek, karena didalam papan informasi memuat jenis kegiatan proyek, Nomor kontrak, waktu pelaksanaan, besar anggaran, volume pekerjaan.
Papan informasi proyek harus mulai dipasang sejak awal pekerjaan mulai dilaksanakan.
Dalam hal ini salah satu LSM yang Bergelut di Bidang Advokasi dalam pemberantasan korupsi akan segera melaporkan ke Aph dalam waktu dekat.
Hingga berita ini diterbitkan, pelaksana atau kontraktor pekerjaan Normalisasi Dam Oi Lumu Maria Wawo belum dapat dikonfirmasi.
Narasumber: Tasrif SH
Redaksi:Benuanews.com
Penulis: Imran Khan
