Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) Unjuk Rasa Di Depan Kantor DPRD Sulsel

IMG-20201009-WA0010-1-6x2dz1l9az0fz1awwy9fzgvzdtzrqe609ztveniy5v6.jpg

Makassar (Benuanews-Sulsel) Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan (Sulsel) bersama dengan ribuan elemen buruh dan organisasi lintas kampus, Kamis (08/10/20).

Aksi yang dilakukan oleh OPM bersama ribuan buruh dan elemen kampus mengajak kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat yang turun agar tidak menyurutkan semangatnya dalam mengawal kepentingan rakyat terkhusus disahkannya RUU Cipta lapangan kerja.

Aksi serupa juga terjadi dibeberapa titik di jantung kota Makassar sehingga kemacetan terjadi dimana mana. Ada beberapa jalan yang ditutup dan membakar ban sehingga para pengendara kesulitan untuk melewati kerumunan sehingga para pengendara terpaksa memutar balik yang mengakibatkan kemacetan total.

Dalam aksi tersebut ada beberapa titik yang terjadi bentrok antara pendemo dengan aparat kepolisian, tetapi tidak mengurangi semangat mahasiswa untuk terus menyampaikan aspirasi mereka dengan beorasi, bahkan aksi ini berlangsung hingga tengah malam.

Tidak hanya di kota Makassar didaerah daerah juga berlangsung aksi serupa seperti di kota Palopo Sulawesi Selatan, di kota Ambonpun terjadi aksi serupa yang diwarnai kericukan dan bentrok dengan aparat, para mahasiswa dan buruh juga melakukan aksi serupa menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Jenderal lapangan ketua OPM, Saharuddin menegasakan bahwa dirinya turun ke jalan untuk menjawab keresahan masyarakat luas terkait disahkannya UU Omnibus law.

“Kami turun kejalan sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat terkhusus buruh yang akan menerima dampak langsung dengan disahkannya UU Omnibus Law sebab, UU Omnibus Law akan melenggangkan investor, TKA dan mengabaikan pekerja dan buruh dalam negeri,”

Lebih lanjut, dia mengatakan “Omnibus Law harus dilawan dan dibatalkan sebab telah melanggar cita-cita bangsa Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan hanya akan diberikan oleh kaum elit ketika Omnibus Law beroperasi di Indonesia,” ucapnya

“Tetap pada baris massa yang kuat untuk terus berjuang melawan penindasan yang nyata yakni dengan disahkannya UU Cipta kerja dan mosi tidak percaya dengan DPR RI sebagai representatif dari suara rakyat.pungkasnya.(RSB/WWB)*

(Visited 8 times, 8 visits today)
scroll to top