Lebak Banten – Benuanews.com – Menurut Aktvis Ahmad Rohani, sangat sulit menghapus praktik politik uang ketika cara berpikir politisi dan masih transaksional, Ada uang dicoblos tak ada uang kelaut aja, hal seperti ini merupakan bentuk penyesatan perusakan terhadap Demokrasi sehat dan bersih.
Idealnya, pemilihan kepala desa merupakan mekanisme pemilihan oleh Masyarakat untuk memilih kepala Desa dengan melihat aspek visi dan misi program, serta menjawab persoalan-persoalan yang terjadi diwilayah desanya.
“Tetapi, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari atas ideal. Tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam penentuan pemilihan kepala Desa,” katanya Ahmad Rohani Aktifis Lebak Selatan’ ketika dihubungi via tlp sabtu (23/10/2021).
Ahmad Rohani mengajak masyarakat untuk sadar bahwa politik uang bukanlah sebuah berkah dalam perhelatan pilkades. Tau tidak bapak Ibu anggaran jadi kepala desa berapa.
Bilamana jadi kepaladesa mereka terpilih, tapi hasil dari bombardi ngaur-ngaur duit yang disebut money politik, suatu mustahil dirinya dapat anggaran tapi tidak korupsi, pasti korupsi.
Nah persoalan ini harus menjadi dasar edukasi agar masyarakat cerdas memilih dan memilah figur yang menjangjikan agar desanya lebih baik.
Adanya money politik akan menjadi dampak kerugian apabila masyarakat nerima, sogokan/suap berapapun nilai Rupiahnya. Semisal Rp. 50.000 atau Rp. 100.000. Dampak kedepan dikawatirkan hak bapak/ibu duit rakyat, harusnya pemerintah pusat amanahkan kepada kepala desa , seperti untuk pembangunan jembatan rusak, untuk rumah tidak layak huni(RUTULAHU), turap, beserta bansos-bansos lainnya. Saya yakin pasti dicolong atau dimaling data-data dimanifulasi, dan yang sengsara siapa klo bukan masyarakatnya. Pungkasnya
(Kirwil)
Sumber : Ahmad Rohani
