PROBOLINGGO, BenuaNews.com — Proyek strategis penanganan jembatan di ruas Jalan Nasional Probolinggo–Lumajang–Turen kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang mencakup pelebaran Jembatan Curah Dalem, pemasangan box culvert di Jembatan Curah Watu (Kecamatan Leces, Probolinggo), hingga Jembatan Tegal Bangsri (Kecamatan Klakah, Lumajang) diduga dikerjakan secara tidak transparan dan melenceng dari spesifikasi teknis yang berlaku.
Dibiayai sepenuhnya dari APBN dengan nilai yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, pantauan awak media Benua News pada Kamis (24/9/2026) menemukan sejumlah kejanggalan serius di lapangan.
Pertama, proyek ini sama sekali tidak dilengkapi papan informasi proyek. Masyarakat tidak dapat mengetahui rincian nilai anggaran, volume pekerjaan, nama pelaksana, hingga jadwal waktu pelaksanaan yang seharusnya terpampang jelas di lokasi pembangunan.
Kedua, pekerjaan pengecoran yang sudah selesai dikerjakan diduga dibongkar kembali secara sepihak, dan besi tulangan terlihat dipotong. Warga di sekitar lokasi mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Spesifikasi Teknis (Spektek) yang seharusnya dijalankan.
Ketiga, aspek keselamatan kerja juga terabaikan. Para pekerja di lokasi terpantau tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak diterapkan sama sekali.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan Benua News kepada Supriadi, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 Jalan Nasional Probolinggo–Lumajang–Turen melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan. Demikian pula dengan pelaksana lapangan yang diketahui bernama Yudi, tidak ada penjelasan yang disampaikan.
Sementara itu, Riyanto selaku pengawas dari PPK 1.3 saat dihubungi via telepon menyatakan masih berada di luar kota.
“Saya sedang rapat di Surabaya dan belum mengetahui ada pembongkaran pekerjaan tersebut. Tunggu saya tanyakan dulu ke kantor dan pelaksana lapangan,” ujarnya singkat.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap penggunaan dana negara harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menanggapi temuan tersebut, Murasid, S.H dari LBH PETA Jawa Timur menyampaikan keprihatinan yang mendalam.
“Kami sangat prihatin. Anggaran puluhan miliar itu adalah uang pajak rakyat. Penggunaannya wajib transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan masyarakat,” tegas Murasid.
Pihaknya memastikan tidak akan mendiamkan temuan ini.
“Kami akan melaporkan hasil pantauan ini secara resmi kepada Satuan Kerja terkait dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali. Bahkan, surat resmi akan segera kami layangkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk menuntut kejelasan dan penindakan tegas terhadap kejanggalan ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Benua News masih berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak PPK 1.3 maupun pelaksana proyek. Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan.
(BERSAMBUNG)
