Dompu, NTB Benuanews.com Tokoh Masyarakat Desa Hu’u, Muhamad mengaku selama ini masyarakat lingkar tambang belum mendapatkan kesejahteraan dari berbagai aktivitas tambang yang ada diwilayahnya.
Selama ini, PT Vale atau PT Sumbawa Timur Mining (STM) terus melakukan aktivitas tambang tanpa memberikan imbalan atau kompensasi untuk masyarakat.
Pada hal, lanjut Muhamad, pihaknya faham kalau PT Vale atau PT. STM melakukan aktivitas tambang didalam hutan negara berdasarkan kontrak karya bersama Pemerintah Pusat.
Namun dengan aktivitas penambangan tersebut, justeru telah mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mencari nafkah selama ini. Seperti berburu, mencari madu, tanaman hutan dan berbagai hasil alam lainnya. Karena itu merupakan hutan produktif bagi masyarakat.
“Kami mewakili masyarakat lingkar tambang meminta PT Vale atau PT. STM untuk memberikan kompensasi atas hilangnya hutan produksi yang selama ini digunakan rakyat sebagai penopang hidup,” terang Muhamad saat dikonfirmasi Media Berita Tipikor di kediamannya, Senin (11/04/2022).
Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dengan kehadiran tambang ini, kata Muhamad, selain menghilangkan hak kemerdekaan terhadap masyarakat, juga membawa dampak sosial yang akan berpotensi menimbulkan intrik dan kesenjangan sosial pada masyarakat.
“Hak masyarakat hari ini telah dirampas oleh tambang. Belum lagi gejolak-gejolak sosial yang akan terjadi dikemudian hari,” ujarnya.
Muhamad menambahkan, dengan kehadiran tambang di Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu juga akan terjadinya berbaurnya budaya sehingga menimbulkan potensi rusaknya budaya lokal atau kearifan lokal yang ada.
Selain itu, Muhamad menuding pihak tambang saat ini diduga sengaja membiarkan konflik internal ditengah masyarakat lingkar tanbang saat ini, itu artinya konflik sosial yang terjadi saat ini merupakan bukti bahwa tambang belum memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat.
Hari ini masyarakat tidak menolak hadirnya tambang, justeru Muhamad menilai saat ini kami sangat berterimakasih dan bahkan masyarakat sangat berkeinginan tambang agar segera berjalan. Namun ibarat bertamu kerumah orang harus ada etika dan tatakramanya.
Yang jelas, masyarakat lingkar tambang adalah orang-orang yang akan terkena dampak langsung dari rusaknya geografis alam yang semakin hari semakin berkurang, hilangnya kemerdekaan akan wilayah hutan dan hilangnya sumber mata air.
“bahkan tidak menutup kemungkinan bencana gempa bumi dan tsunami adalah hal yang menunggu di depan mata kami dengan hadirnya tambang,” ungkap Muhamad
Hal senada juga disampaikan Jon Parsan, ia mengatakan bahwa selama ini masyarakat hanya melihat saja aktivitas tambang tanpa adanya perhatian dari pihak tambang.
“PT Vale atau PT. STM jangan hanya enaknya saja di wilayah kami tanpa memberikan kesejahteraan pada masyatakat kami,” tuturnya
Karena seyogyanya, lanjut Jon Parsan, dimana kehadiran tambang diwilayahnya seharusnya membawa dampak positif bukan justeru sebaliknya.
Sampai hari ini, masyarakat lingkar tambang belum mendapatkan hak dan keadilan dari aktifitas tambang tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Dasar Pancasila pada sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selama ini, masyarakat lingkar tambang diam bukan karena tidak tau perkembangan dan aktivitas tambang. Justeru kami masyarakat menunggu i’tikat baik dari pihak tambang.
Jon Parsan menambahkan, selama ini masyarakat sudah lelah dan risau dengan semua keadaan yang terjadi di sekitar kami saat ini. Jangan biarkan kami menjadi masyarakat yang berbicara dan berbuat diluar aturan.
“kami masih menjadi tuan rumah yang sabar, tapi tolong hargai kami jangan biarkan kami terlihat buruk karena itu tidak baik untuk bisnis anda,” tegas Jon Parsan Putra kelahiran Desa Hu.u Kec.Hu.u Kab.Dompu ini.
(Hamdan Reporter)
