Masyarakat Keluhkan Kantor Pangulu Nagori Bah Gunung Yang Tidak Miliki Plank Nama dan Kibarkan Bendera Kusam

Benuanews.com – Bandar Huluan, Simalungun 12 Juli 2025.BenuaNews.com – Warga Nagori Bah Gunung, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, menyuarakan keprihatinan atas kondisi kantor Pangulu (Kepala Desa) mereka yang dinilai tidak mencerminkan kewibawaan dan semangat pelayanan publik.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kantor pangulu tidak memiliki plank nama resmi, sehingga sulit dikenali sebagai pusat administrasi desa. Tak hanya itu, bendera Merah Putih yang dikibarkan di depan kantor juga tampak lusuh dan sobek, kondisi yang dinilai mencederai penghormatan terhadap simbol negara.

“Kantor pangulu ini bukan sekadar bangunan biasa, tapi simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kalau plank nama saja tidak ada, dan bendera negara dibiarkan sobek, ini mencerminkan ketidaksiapan dalam menjalankan amanah,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, bendera negara harus dihormati dan dirawat dengan layak. Mengibarkan bendera yang rusak, sobek, atau kusam merupakan pelanggaran terhadap etika bernegara dan bentuk abai terhadap nasionalisme.

Warga pun mempertanyakan sikap aparatur desa yang terkesan tidak tanggap terhadap persoalan ini. Diketahui, kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tanpa adanya upaya perbaikan.

Upaya konfirmasi kepada Pangulu Nagori Bah Gunung, D. Budiono, telah dilakukan oleh sejumlah pihak. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban, meski telah berkali-kali dihubungi via telepon maupun pesan singkat. Panggilan hanya berdering, dan pesan yang dikirim terlihat centang dua, namun tidak kunjung dibalas.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori, turun tangan menindaklanjuti laporan ini demi tertib administrasi pemerintahan dan penghormatan terhadap simbol negara.

Berita ini dibuat sebagai bentuk kepedulian dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang seharusnya mencerminkan profesionalisme, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kenegaraan.

TIM