Ketua Komisi A DPRD Sul-Sel mengingatkan pemerintah, bahwa TPP tak ada hubungannya dengan vaksinasi Boster.

IMG_20220601_074708.jpg

Makassar]BenuaNews.Com. Gubernur Sulsel Wajibkan Keluarga ASN Booster, Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle mengingatkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman atas kebijakan wajib vaksinasi booster untuk mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Politisi Demokrat itu banyak menerima aduan dari ASN atas kebijakan pemerintah.

Selle mengatakan kebijakan Sudirman itu baik, namun cara penerapannya kurang tepat.

“Keinginan pak gubernur dorong seluruh ASN ikuti vaksinasi boster itu baik. Tapi tidak ada hubungan sebab akibat antara TPP dengan boster. Jangan dicampur adukkan sesuatu yang tidak ada hubungannya,” kata Selle Selasa lalu (24/5/2022).

TPP itu adalah haknya ASN, yang sudah di laksanakan, sesuai tupoksinya, UUD/ regulasinya jelasnya, dan sudah jauh ditetapkan, sebelum ada COVID.

Boster itu aturannya baru kemarin, sehingga sangat ironis bagi teman ASN, kalau TPP hilang gegara Boster….! karena kalau dihubungkan dengan kebijakan ini, regulasinya tidak jelas, dan sangat mendadak, sehingga sejumlah ASN resah dan gelisah, yang bisa berdampak pada penurunan imum tubuh yang pada akhirnya kesehatan terganggu/ sakit.

Aturan COVID itu kan UUD darurat yang situasinya sekarang sudah dilevel endemik, jadi dengan melihat situasi dan kondisi sekarang sudah kita merasakan semua apa yang terjadi…! Alhamdulillah kan aman-aman saja ? Ungkap warganet.

Mestinya disemua lini yang hrs digenjot, terutama :
Adalah keterlambatan….?
– Keterlambatan di berbagai Bidang pembangunan
– Keterlambatan pencairan Sertifikasi
– Keterlambatan pencairan TPPP,
– yang aturannya mestinya dibayarkan per bulan.
Dibidang pendidikan, banyak yang perlu dibenahi butuh support dana yang maksimal, agar dunia pendidikan tidak stagnan.

Lanjut Selle menegaskan, bahwa TPP itu adalah persoalan hak ASN karena aturan dan regulasinya jelas yang sebelumnya sudah diputuskan.Ungkap.

Memang sekadar insentif, tetapi, kata Selle, karena sudah jadi kebijakan dan ASN sudah tunaikan haknya, maka wajib memberikan TPP. Tidak boleh ada embel-embel yang dihubungkan dengan persyaratan booster.

“Itu harus dicatat itu, soal keinginan gubernur jadikan ASN contoh pilar terdepan mendorong kesuksesan boster jadi contoh, jadi teladan, itu soal lain,” kata Selle.

“Itu hal baik tetapi silakan dorong dengan cara lain, tidak dengan memaksa ASN boster untuk mencairkan TPP,” lanjutnya.

Selle mengatakan kebijakan wajib vaksinasi booster untuk mendapatkan TPP itu keliru,
Ia menegaskan niat Andi Sudirman itu baik tapi caranya tidak tepat.[****]

TRIBUNnews.com
Tim Redaksi.

scroll to top