Labusel — Benuanews.com
Wartawan selama ini dikenal sebagai pilar keempat demokrasi. Di tangan merekalah arus informasi mengalir—mulai dari perkembangan pembangunan daerah, dinamika sosial, hingga penegakan hukum—semuanya sampai ke publik melalui kerja jurnalistik yang tak kenal waktu.
Namun realitas yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru memantik tanda tanya. Alih-alih memperkuat sinergi dengan insan pers, pemerintah daerah dinilai kurang memberi ruang kolaborasi yang sehat dan produktif. Peran strategis wartawan seolah dikesampingkan, bahkan pada momentum penting seperti Hari Pers Nasional (HPN),Hari Besar lain yang membangun silaturrahmi dan sinergitas terkesan di kesampingkan.
Ironisnya, pada peringatan HPN yang seharusnya menjadi ruang apresiasi sekaligus refleksi bersama, tidak tampak adanya kegiatan yang melibatkan wartawan secara langsung. Pemerintah kabupaten justru terlihat lebih memilih memasang spanduk dan baliho di sejumlah titik jalan, ketimbang membangun dialog atau kegiatan substantif bersama insan pers.
Kondisi ini memunculkan persepsi di kalangan jurnalis bahwa prioritas anggaran daerah patut dipertanyakan. Di tengah kebutuhan memperkuat ekosistem informasi yang sehat, pemerintah justru disinyalir lebih mengalokasikan anggaran pada tim berbasis ITE atau bahkan pihak-pihak yang dianggap sebagai “tim sukses”.
Padahal, sinergi antara pemerintah dan wartawan bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Tanpa keterlibatan pers yang aktif dan independen, pembangunan berpotensi kehilangan kontrol sosial yang objektif.
Situasi ini menjadi cerminan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Labuhanbatu Selatan membutuhkan evaluasi serius. Jika dibiarkan, bukan hanya kemitraan yang merenggang, tetapi juga kualitas informasi publik yang ikut tergerus.
Hari Pers Nasional dan hari besar yang seharusnya menjadi momentum memperkuat jembatan komunikasi—bukan sekadar ajang simbolik lewat baliho. Sebab pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak dibangun dari spanduk yang terbentang, melainkan dari keterbukaan dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Bahkan pemerintah menganggarkan untuk tim ITE sebesar Rp 336.000.000 juta sementara untuk anggaran jurnalis atau wartawan Rp 179.755.000 juta hal tersebut merupakan gambaran yang tampak jelas kurang nya sinergitas.(K.N)
