Padang, Benuanews.com,- Dimana-mana yang namanya promosi, sudah pasti akan diisi oleh orang yang berprestasi dan berdedikasi serta loyal terhadap pimpinan. Bekerja dengan baik, tanpa cacat dan sudah pas dengan golongan kepangkatannya. Semua kriteria tersebut yang akan menilai adalah atasan orang yang akan di promosikan tersebut.
Akan tetapi lain yang terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Sumatera Barat. Seorang Kepala Bidang berinisial D, yang terlibat kasus bantuan sapi, dan dalam pemeriksaan BPK, Inspektorat dan kejaksaan, malah di usulkan untuk dipromosikan menjadi Sekretaris di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut.
“Aneh, kenapa orang yang bermasalah justru di promosi ke jabatan yang lebih tinggi” ujar salah seorang ASN di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak mau disebutkan namanya.
“Saya tidak tau apa yang ada dalam pikiran Kadis Peternakan” lanjutnya. Orang seperti dia, tidak pantas menduduki jabatan Sekretaris. Jangankan sekretaris, jabatan Kabid saja tidak pantas buat dia, ujar ASN tersebut sambil menggerutu.
Seperti di ketahui polemik bantuan sapi dan kambing di Dinas Peternakan Sumatera Barat belum usai. Bahkan persoalan ini kabarnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak-pihak yang terlibat sedang diperiksa oleh pihak berwajib.
Fakta yang mengejutkan soal bantuan ternak indukan Sapi, Kambing dan Bebek dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar tidak diberikan kandang ternyata bukan anggaran yang tidak mecukupi, namun rekanan yang dimenangkan tidak mampu untuk pendanaan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Erinaldi kepada awak media membenarkan persoalan tersebut, pihaknya hanya memberi bantuan ternak dan pakannya.
“Kandang terjadi pemutusan kontrak dengan rekanan sehingga dana menjadi sisa yang dikembalikan ke kas daerah. Rekanan tidak mampu (pendanaan),” kata Erinaldi, Selasa (28/12/21).
Erinaldi tidak merespon pertanyaan kenapa Pokja memenangkan rekanan yang tidak mampu pendanaan.
Sedangkan untuk bantuan obat – obatan dan vitamin juga sudah direncanakan, namun terkena dampak refocusing pada saat anggaran perubahan.
Senada disampaikan Kabid Peternakan, Darmayanti, bantuan kandang sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang, namun tidak jadi diberikan karena pemenang tender wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak.
Sementara untuk bantuan obat – obatan dan vitamin juga sudah dianggarkan, tapi direfocusing sehingga tidak jadi bisa dilaksanakan.
Dengan fakta dan data diatas, seharusnya Gubernur segera mengambil sikap dengan menonaktifkan para pajabat bermasalah tersebut.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Prov Sumatera Barat Syafril Huda mengatakan Puluhan miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tahun 2021 dialokasikan untuk bantuan ternak Sapi, Kambing dan Bebek. Anggaran tersebut merupakan dana pokok-pokok pikir (Pokir) anggota DPRD Sumbar.
Hal ini menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat. Bantuan ini banyak penolakan dari masyarakat karena ada yang tidak sesuai spesifikasi teknis hingga diganti kembali.
“Saya melalui dana Pokir memberikan bantuan ternak untuk 10 Kelompok Peternak.” ujar Syafril Huda. Akan tetapi sampai saat ini masih ada yang belum tuntas. Seperti Kelompok Tani Usaha Maju Jorong 2 Garagahan, bantuan yang harus diterima sebanyak 12’ekor sapi, akan tetapi sampai sekarang baru datang 8 ekor.
Selain itu, bantuan ternak yang diberikan baru dua hari di tangan petani, sudah ada yang mati. “,Berarti sapinya tidak sehat” lanjut politisi PPP ini. Syafril Huda berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Dinas Peternakan sebagai Pokja Pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing tersebut. “Permasalahan ini harus diselesaikan, kalau tidak bisa berlanjut ke ranah hukum” ujar Syafril Huda.
(Marlim)
