JAMBI.(Benuanews.com)-Polemik investasi batubara yang melibatkan PT Sinar Anugrah Sukses (SAS), kini di bawah kendali RMK Energy (RMKE), kembali menghangat dan memicu perdebatan sengit di tengah publik Kota Jambi.
Isu tersebut bahkan menyeret nama Walikota Jambi, Maulana, ke tengah pusaran kritik tajam soal perizinan perusahaan. Padahal, faktanya hingga hari ini, tidak ada satu pun kebijakan terkait izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pertambangan, maupun izin jalan khusus angkutan batubara yang dikeluarkan oleh Walikota Maulana.
Menanggapi berbagai tudingan miring yang dinilai tendensius dan mendiskreditkan, Ketua Sahabat Alam Jambi, Jefri B. Pardede, angkat bicara.
> “Tidak boleh Bapak Walikota Maulana didesak dan dipersalahkan dalam urusan investasi PT SAS atau RMK Energy karena memang tidak ada satu pun dokumen perizinan yang ditandatangani oleh beliau. Ini fakta, bukan opini,” tegas Jefri saat diwawancarai pada Jumat, 27 Juni 2025.
Sahabat Alam Jambi menyayangkan maraknya opini liar yang dibangun tanpa dasar, yang seolah-olah menggiring publik untuk memojokkan kepemimpinan Maulana. Menurut Jefri, kritik yang dilontarkan seharusnya menjadi alat kontrol dan koreksi yang sehat — bukan sebagai peluru politik untuk menjatuhkan.
“Kalau memang ada temuan di lapangan, mari sampaikan secara objektif dan terverifikasi. Jangan menyamaratakan kritik sebagai alat untuk menyerang personal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jefri menyoroti adanya upaya-upaya pihak tertentu yang dinilai sengaja ingin menggembosi elektabilitas Walikota Maulana dengan framing negatif, padahal kontribusi dan hasil kerja nyata pemerintahan saat ini sangat terlihat, mulai dari infrastruktur, tata kelola kota, hingga pelayanan publik.
“Pemerintah Maulana terbuka terhadap kritik, asalkan kritik itu rasional, berdasar, dan membawa manfaat. Tapi kalau hanya demi kepentingan politis, tanpa data dan fakta, maka itu bukan kritik — itu serangan,” pungkasnya.
(Red)
