Tualang, BenuaNews.com — Warga Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, dibuat kecewa setelah dana bantuan sosial yang selama ini diterimanya diduga telah terpotong atau tersedot akibat transaksi yang tercatat berkaitan dengan judi online (judol).
Ibu rumah tangga berinisial Metisani W., warga Desa Pinang Sebatang Barat, mengaku kecewa dan terpukul. Sambil menangis, ia menyampaikan kepada kontrol sosial pada Rabu, 19 Agustus 2026, bahwa dana bantuan yang selama ini rutin diterimanya setiap tiga bulan belum masuk sebagaimana biasanya.
Menurut keterangan Metisani, saat mempertanyakan persoalan tersebut ke kantor Desa Pinang Sebatang Barat, dirinya mendapat penjelasan bahwa setelah dilakukan pengecekan, dana tersebut disebut telah diambil atau terpotong dalam transaksi yang diduga berkaitan dengan judi online.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang melakukan transaksi, bagaimana dana bantuan tersebut dapat digunakan atau ditarik, serta siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi penyalahgunaan?
Pemerintah dan instansi terkait diminta tidak tinggal diam dan segera melakukan penelusuran secara transparan. Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dana PKH dan KIP merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat. Jangan sampai hak masyarakat justru hilang akibat sistem yang bermasalah, penyalahgunaan akses, atau perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di tingkat Kecamatan Tualang, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan jawaban. Upaya konfirmasi kepada Penghulu Pinang Sebatang Barat juga belum memperoleh tanggapan.
BenuaNews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Dinas Sosial, maupun pihak terkait lainnya agar persoalan ini dapat dijelaskan secara terang kepada masyarakat.
Pertanyaan publik kini jelas: jika benar dana bantuan warga masuk atau tersedot dalam transaksi judi online, bagaimana hal itu bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pemerintah diminta segera turun tangan dan mengusutnya sampai tuntas.
Tim.
