Wujudkan P4GN, 118 Pegawai Lapas Rantauprapat Dites Urine

IMG-20210204-WA0238.jpg

LABUHANBATU (benuanews.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, Labuhanbatu, bersih-bersih terhadap narkoba dengan menggelar tes urine seluruh pegawai, Kamis (04/02/2021).

Sebanyak 112 pegawai dan 6 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tak luput dari tes urine, termasuk Kepala Lapas, Jayanta juga wajib menjalani.

Upaya ini dilakukan dalam mewujudkan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lapas Kelas IIA Rantauprapat atas instruksi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara dan pusat.

“Semuanya tes urine dengan hasil negatif. Kita tidak main-main dalam upaya ikut terlibat memberantas narkotika. Untuk itulah semua dites urine, termasuk saya selalu Kalapas Kelas IIA Rantauprapat,” tegas Kalapas Jayanta, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Krisman Ziliwu.

Meski hanya giat internal di tubuh mereka dengan melibatkan dokter Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Jayanta, yakin hasil tes urine seluruh pegawai dapat dipertanggungjawabkan.

“Akan kita lakukan secara rutin untuk membentengi pegawai dari bahaya laten narkoba. Ibarat pepatah: Sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan lantai yang kotor,” sambung KPLP Krisman Ziliwu. (Herry).

Putus Mata Rantai Peredaran Sabu,Kurir di Amankan Pihak BNN dengan Barang Bukti 10 Kilo Sabu

IMG-20210204-WA0222.jpg

MEDAN (benuanews.com) — Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap 2 orang diduga kurir narkoba jenis sabu di sebuah rumah kost Jalan Parang 3 Gang Sederhana Lingkungan VI Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, beberapa waktu lalu.

Kedua terduga kurir yang diamankan yakni YRT (23) supir Bus PT. Pelangi dan 1 orang Warga Tasikmalaya Identitas belum diketahui (Supir).

Menurut Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari, penangkapan terhadap dua orang tersebut dilakukan oleh petugas BNN Pusat Jakarta Ipda Bintoro Agung SH dan Ipda Yulamral SH dibantu Tim Ditresnarkoba Poldasu.

Dalam penangkapan terhadap kedua tersangka disaksikan oleh Kepala Lingkungan VI Obetda Purba, pengurus rumah kos Asmaria Sinulingga AL (isteri sirih YRT).
Irjen Pol Arman Depari menjelaskan,

Kronologis penangkapan terhadap kedua orang terduga kurir sabu tersebut tidak lain dari hasil pengembangan petugas BNN Pusat berawal dari penangkapan di daerah Tasikmalaya terhadap seorang warga Tasikmalaya (rekan YRT) dengan barang bukti 10 Kg sabu.

“Saat proses pengembangan kedua petugas didampingi petugas Ditnarkoba Poldasu membawa warga Tasikmalaya tersebut untuk mencari YRT dan sejak pukul 06.00 pada hari Rabu 03 Januari 2021 petugas telah mengintai keberadaan YRT di rumah kost-kost’an Jalan Parang III Gang Sederhana Lingkungan VI Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor,” jelasnya.

Lanjut Arman, sekira pukul 17.10 Wib petugas melakukan penangkapan terhadap YRT di sekitar lokasi fly over Amplas selanjutnya menggiring yang bersangkutan ke rumah kost-kost’Annyar untuk mencari bukti-bukti lain.

“Berdasarkan keterangan isteri siri YRT, bahwa yang bersangkutan paling cepat pulang dua minggu sekali dan paling lama 1 bulan sekali dan ia tidak tidak pernah mengetahui kalau suaminya menggunakan sabu-sabu selama berada dirumah,” ucap Arman Depari.

Pengakuan YRT kepada petugas bahwa dia ada terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 Kg, selanjutnya untuk proses penyidikan kedua pelaku dibawa petugas langsung ke kantor BNN pusat Jakarta.

Di harapkan penangkapan ini dapat menjadi awal memutus mata rantai peredaran narkoba yang Semakin hari semakin meningkat.(SD)

Komisi IV DPRD Sumut ,Pertanyakan Soal besaran dan Realisasi Biaya Perawatan dan BBM kendaraan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sumut

IMG-20210204-WA0223.jpg

MEDAN (benuanews.com) – Komisi IV DPRD Medan kembali soroti kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DK P) yang dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Selain menilai buruknya kinerja Kepala DKP, penggunaan anggaran untuk perawatan truk sampah dan penggunaan BBM, juga menjadi pertanyaan Komisi IV.

“Biaya perawatan truk pengangkutan sampah sebesar Rp.15 miliar untuk Tahun 2021 sangat besar sekali. Kita meragukan penggunaan anggaran ini,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH kepada Benuanews.com; Kamis (4/2/2021).

“Saya akan pantau dan tetap perhatikan realisasi penggunaan anggaran ini. Tahun sebelumnya, penggunaan nomenklatur untuk penggunaan anggaran perbaikan perawatan dan penggunaan BBM banyak sekali menjadi sorotan,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV Edwin Sugesti Nasution yang menyebutkan pengangkutan sampah dari lingkungan warga sangat lambat hingga berhari-hari. Sehingga sampah menumpuk dan membusuk menimbulkan aroma tidak sedap.

“Seharusnya Kepala DKP harus tahu skala prioritas. Penanganan sampah harus diutamakan ketimbang pengadaan taman. Sehingga anggaran penambahan becak sampah menjadi skala prioritas dan mengurangi anggaran pengadaan taman,” pungkasnya.

Ditambahkan anggota Komisi IV lainnya, Sukamto yang mempertanyakan perolehan realisasi PAD dari retribusi sampah.
Politisi PAN itu menuding banyak kebocoran di sektor ini dan pengelolaan tidak maksimal. Sepatutnya, perolehan retribusi sampah bisa lebih maksimal dengan mengantisipasi kebocoran.

“Banyak potensi PAD dari retribusi sampah di komplek perumahan yang tidak maksimal masuk PAD. Ini harus menjadi perhatian DKP,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DKP saat menerima kunjungan Komisi IV beberapa waktu lalu menyatakan penggunaan anggaran Rp.15 miliar untuk perawatan akan diupayakan maksimal. Besarnya anggaran biaya perawatan untuk truk sampah itu akibat umur truk yang sudah tua. Sedangkan potensi retribusi sampah dari komplek perumahan akan menjadi perhatiannya.

Anggaran sebesar itu untuk perawatan kendaraan di harapkan dapat di gunakan semaksimal mungkin, dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat.(SD)

Disdukcapil Simalungun Tidak bisa Cetak e-KTP Sampai Maret 2021

IMG-20210204-WA0249.jpg

SIMALUNGUN (benuanews.com) – Masyarakat di kabupaten simalungunmasih banyak mengeluh kan minimnya pelayanan,kebutuhan dan proses administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Simalungun.

Hal tersebut di keluhkan Dewi(34) warga kecamatan Ujung padang pada Media Benuasumut.com di kantor Dukcapil Simalungun. Saya mau ngambil KTP saya pak! ,Dah lama x saya mohon kan.Mulai Agustus tahun lalu.

“Ngeri kali pelayanan di sini kami jauh dari Ujung padang,dan dua kali dalam satu bulan datang untuk menanyakan hal ini.Udah Ratusan Ribu biaya yang kami keluarkan untuk ini-ini aja” ujarnya.

Masa mulai bulan 8 sampai sekarang belum juga siap.Aplikasi Sihobas.com pun ngk ada kejelasan nya. Tapi Sebagian orang kalau melalui orang tertentu bisa satu minggu siap.

“Aku juga belum nerima KTP padahal sudah saya masukkan di pelayanan Website yang di buat Dukcapil” sebutnya.

Permohonan KTP penganti yang hilang dari Kepolisian dan semua Prosudur nya saya buat,tapi ngak juga selesai, Ujar Udin warga kampung jawa Perdagangan.

Saat di konfirmasi Media ini Kadis Dukcapil Simalungun Jhonrisman tuah Damanik Menjelaskan, Bahwa Efek P-APBD Tidak di Sahkan DPRD Simalungun, untuk E-KTP Habis Dan Belum ada Kejelasannya.

“Belum bisa cetak .Soalnya Plastik dan Holongramnya Kosang”. Dan ini Efek tidak di sah kan nya P-APBD 2020 dan anggaran tahun ,2021 dan kemungkinan Maret baru bisa kita lihat” akhirnya. (Dedi)

scroll to top