Praya,Loteng,NTB.Benuanews.com.
Gelaran Event Internasional MotoGP Mandalika Lombok 2024 Akan Segera Dilaksanakan Sesuai Jadwal 27-29 September 2024 di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB.
Namun Sesuai Informasi yang beredar di media bahwa gelaran Event Internasional MotoGP Mandalika terancam Batal digelar karena ada syarat yang tidak mampu dipenuhi atau dibayarkan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah/Kota Se NTB sebagai Tuan Rumah atau Penyelenggara MotoGP. Kami dengar Hosting Fee senilai 231 Milyar Ini dibebankan dan harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi/Daerah/Kota kepada Dorna sports.
Untuk itu, Kami Sebagai Masyarakat NTB Pertanyakan dan Menuntut Komitmen serta Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dan ITDC Untuk Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Berdasarkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI ) Mandalika Lombok Tengah Termasuk Pintu Masuk dan Kawasan Strategis Nasional yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Terkait dan Instrumen Pemerintah Pusat dan Perusahaan BUMN Yaitu Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC).
Seandainya Biaya Hosting Fee itu diwajibkan harus di bayar oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, Maka Kami Menduga Pemerintah Pusat Mau Lepas Tangan, Terkesan Melepas tanggung jawab.
Ini harus di Klarifikasi Oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalo Sudah tidak mampu kembangkan KEK Mandalika, Lebih Baik Hak Pengelolaan Kawan Diserahkan ke Perusahaan Daerah , Bukan Ke PT. ITDC, Karena Kami Menilai ITDC Gagal Mengelola Kawasan KEK Mandalika.
Contohnya Event WSBK tahun kemarin Juga gagal digelar karena alasan Rugi. Nah kalo sekarang MotoGP juga terancam tidak digelar kalo tidak ada pembayaran Hosting Fee. Ini Aneh dan Terkesan ada Pemaksaan kepada Pemerintah Daerah apalagi Kondisi PAD dan APBD Pemprov NTB yang masih minus.
Jadi kami atas nama Masyarakat dan Pemerhati Pariwisata Meminta Kepada Pemerintah Pusat dan ITDC untuk tetap Konsisten dan bertanggungjawab Mengelola dan Memberikan Support dalam Mengembalikan Kawasan KEK Mandalika Lombok, Karena Ini Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Rakyat Indonesia.
(Lalu Ibnu Hajar)
