Epyardi Asda : Gubernur Bukan Raja Yang Harus Dipatuhi Seluruh Daerah

IMG_20220309_211849.jpg

Padang, Benuanews.com,- Sikap perlawanan ditunjukan Bupati Solok Epyardi Asda, merespon tudingan pemerintah Kabupaten Solok tidak patuh kepada pemerintah provinsi yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumatera Barat Jasman Rizal.

Secara pemerintahan, Epyardi Asda menegaskan bahwa pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan seluruh daerah harus tunduk.

Seperti yang diberitakan disebuah media online, Jasman menyampaikan kekesalannya atas ketidakhadiran Pemkab Solok di acara Rakor Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai.

Menurut Bupati Solok Epyardi Asda terkait dengan ketidakhadiran pemerintah Kabupaten Solok di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh daerah di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai tersebut bukanlah hal yang sangat mutlak.

Karena setiap pemerintah daerah kabupaten kota, juga memiliki program dan kegiatan kedaerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.

” Rakor tingkat provinsi hanyalah kegiatan seremonial, dan saya sebagai Bupati lebih mementingkan kepentingan masyarakat saya dan membangun daerah, lagian apa urusannya Jasman Rizal menyampaikan itu di media? ” kata Epyardi Asda.

Terkait dengan tudingan yang disampaikan Jasman Rizal, Epyardi meminta agar Jasman memahami posisi dirinya. “Jasman Rizal itu harus tau posisinya dimana. Jangan mentang-mentang jubir Gubernur terus seenaknya saja mengeluarkan statement” ujar Epyardi Asda kesal.

Menurutnya, pernyataan Jasman Rizal tak patut diapungkan ke media, karena pihak pemerintah provinsi tidak pernah melakukan konfirmasi atas ketidakhadiran pihak Pemkab Solok di Mentawai.

“Jadi saya menentang keras pernyataan Jasman Rizal, apa urusan dia mengatur daerah saya, menurut saya statement yang dikeluarkannya di banyak media bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu daerah pemerintahan. Dan soal ini saya sangat menentang keras apa yang diucapkan oleh juru bicara Gubernur itu,” tegas bupati.

Sementara itu terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok merasa selama dirinya menjabat sebagai Bupati belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Dan banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi.

“Seperti sektor kepariwisataan, mana bantuan, dukungan yang mereka berikan. Bahkan saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kami,” ucap Bupati Solok tersebut.

Menurut Bupati, antara pemerintah provinsi dan daerah adalah sebuah hubungan pemerintahan yang saling mendukung. Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat provinsi wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah kabupaten kota yang dinaunginya.

“Menurut saya, gubernur bukanlah raja dan saya bukanlah anak buahnya. Kita ini adalah sama-sama pemimpin daerah dan sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi Kabupaten Solok, tetapi untuk seluruh daerah dan pemimpin daerah di bawah naungannya,” tambah Bupati.

Dijelaskannya, khusus untuk Kabupaten Solok dari awal masa pemerintahannya banyak program-program di Kabupaten Solok yang tidak mendapatkan dukungan dari provinsi. Dan lagi semenjak kepemimpinan Mahyeldi sebagai Gubernur, banyak koordinasi di lingkaran aparaturnya tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

“Salah satu contohnya, agenda rapat jam 8 pagi, undangan dikirim jam 8 pagi itu juga. Dan kita di daerah dibuat harus patuh dan taat, sementara mereka berlaku seolah-olah menjadi bos di provinsi. Apakah ini diketahui oleh gubernur saya tidak tahu, tetapi jika ini tidak diketahuinya, silahkan nilai sendiri masyarakat, ” tambahnya.

Dan lagi kata Bupati, banyak kegiatan Gubernur ke Kabupaten Solok yang tidak ada koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok.

Banyak kehadiran Gubernur yang seolah-olah masuk tanpa permisi, sedangkan kehadirannya adalah sebagai orang nomor 1 di Sumatera Barat dan hadir dengan label sebagai kepala daerah.

“Kita ini adalah pemerintahan, harus ada koordinasi dan komunikasi yang jelas. Kita di sini juga adalah pemimpin daerah, dan kita juga minta dihormati sebagai tuan rumah. Tetapi apakah ini diketahuinya oleh gubernur, entahlah,” jelas Bupati.

Bupati menekankan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Jasman Rizal sebagai juru bicara pemerintah provinsi tidaklah tepat dan terkesan tendensius Pemerintah Kabupaten Solok.

Pasalnya, bukan kali ini saja dalam kegiatan Rakor tidak dihadiri oleh daerah, dalam kegiatan Rakor pasti ada pemerintah daerah yang tidak bisa mengikuti. “Dulu waktu rakor dengan Mendagri saja, ada walikota yang tidak hadir, nggak apa-apa kok, apalagi ini hanya dengan Gubernur” imbuh Epyardi

“Seperti di Solok, kita lebih fokus memikirkan dan merancang program pembangunan daerah kita. Kita sedang fokus menata daerah, dan kita berjalan sendiri untuk itu. Banyak program kita yang sedang berjalan yang harus kita kawal dengan seksama. Kita saat ini tidak main-main dalam menjalankan amanah rakyat,” tegas mantan Anggota DPR RI ini.

Dirinya meminta ke depannya agar asumsi dan tendensius yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kominfo tersebut kepada media harus berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait. Pemerintah provinsi seharusnya juga bisa menjaga marwah daerah yang merupakan lintas koordinasi antar pemerintahan.

“Dan saya ingatkan, soal statement yang dikeluarkan oleh Jasman Rizal adalah sikap tendensius yang tak berdasar. Dia baru hari ini melakukan klarifikasi ketidakhadiran Kabupaten Solok di Mentawai ke Kadis Kominfo kita. Tetapi dia sudah mengeluarkan statement sehari sebelumnya,” tambah bupati.

Bupati meminta gubernur melakukan evaluasi kepada bawahannya sebelum mengeluarkan statement yang ujungnya akan melukai perasaan masyarakat dan pemerintahan di bawah.

“Saya meminta agar Gubernur melakukan evaluasi terhadap bawahannya, jika ini terulang akan membuat kegaduhan di antara pemerintahan. Dan saya tegaskan bahwa kami fokus bekerja bagi rakyat, kami diberi amanah untuk menyejahterakan mereka, bukan untuk bereuforia menikmati anggaran negara. Dan saya sebagai Bupati Solok, tidak mau terlibat dengan kegiatan yang kami anggap sebagai kegiatan seremonial  yang menghabiskan anggaran saja,” tutup Bupati Solok Epyardi Asda.

(Marlim)

scroll to top