LABUHANBATU SELATAN —Benuanews.com Pemberitaan mengenai dugaan aktivitas mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendapat bantahan dari warga di sekitar lokasi yang disebut dalam pemberitaan tersebut.
Dalam pemberitaan yang beredar pada Minggu (23/8/2026), muncul tudingan adanya praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, penggunaan pelat nomor palsu, barcode ganda hingga dugaan modifikasi tangki kendaraan untuk menampung solar subsidi dalam jumlah besar.
Pemberitaan tersebut juga menyebut salah satu lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tersebut, yakni kawasan SPBU 14.214.226 di Jalan Lintas Sumatera, Blok Songo, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Namun, berdasarkan penelusuran di lokasi, seorang warga berinisial WD memberikan keterangan berbeda.
WD menjelaskan bahwa tempat yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut sudah hampir tidak beraktivitas dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Tempat itu sudah hampir kurang lebih tidak beraktivitas,” ujar WD saat ditemui di lokasi.
Saat awak media melakukan pengecekan langsung, terlihat sejumlah peralatan berada dalam kondisi berserakan di lokasi. Meski demikian, tidak terlihat adanya aktivitas sebagaimana tudingan yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak terhadap pihak tertentu sebelum adanya bukti dan hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum.
Sementara itu, tudingan mengenai adanya praktik mafia BBM bersubsidi, penggunaan pelat nomor palsu, barcode ganda maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu masih merupakan klaim yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat berwenang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Labuhanbatu Selatan terkait tudingan adanya pembiaran terhadap aktivitas mafia BBM bersubsidi sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.
Keterangan dari WD di lapangan pada Senin (24/08-2026) juga menjadi bagian dari upaya memberikan ruang klarifikasi dan keberimbangan terhadap informasi yang telah beredar di tengah masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak langsung mengambil kesimpulan ataupun memberikan tuduhan kepada pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum.
Jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, masyarakat tentu berharap aparat melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak merugikan pihak-pihak yang disebutkan.(K.N)
