PALEMBANG.(Benuanews.com)-Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumsel menggelar pelatihan penyusunan MOU dan PKT di Gedung Drs Mohammad Hasan, pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dir Ditpamobvit Polda Sumsel, Kombes Pol Heru Agung Nugroho, SIK, Plh Wadir Ditpamobvit, AKBP Eddy Nugroho dan dihadiri perwakilan dari Polres Lahat, OKU, OKU Selatan dan OKU Timur. Sedangkan materi pelatihan disampaikan oleh Bidkum, Roops dan Kasi Kue Ditpamobvit Polda Sumsel
Dir Ditpamobvit Polda Sumsel, Kombes Pol Heru Agung Nugroho, SIK didampingi Plh Wadir Ditpamobvit, AKBP Eddy Nugroho mengungkapkan, pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program optimalisasi jasa pengamanan Obvitnas dan Obvit tertentu, sebagai bagian dari upaya peningkatan PNBP Polri.
“Polda Sumsel terus menunjukkan tren positif dalam penerapan PNBP dari jasa pengamanan. Di mana untuk tahun 2026 target PNBP sebesar Rp.28,276 miliar, meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp.27,344 miliar. Hal ini juga menunjukkan komitmen Ditpamobvit dan Polres jajaran Polda Sumsel dalam meningkatkan profesionalisme, pelayanan dan akuntabilitas keuangan negara,” ujarnya.
Diungkapkan, sejauh ini masih ada 4 Polres di lingkungan Polda Sumsel yang belum menerapkan PNBP melalui jasa pengamanan, yaitu Polres Lahat, OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
“Diperlukan komitmen Bersama agar seluruh satuan dapat menindaklanjuti penyusunan dan implementasi MOU serta PKT sesuai regulasi. Penyusunan dokumen harus memenuhi asas legalitas, transparansi dan akuntabilitas dengan menunjunjung tinggi integritas dan pelayanan prima,” harapnya.
Kombes Pol Heru Agung Nugroho berharap, pelatihan yang diselenggarakan dapat menjadi wadah peningkatan kapasitas dan kompetensi teknis personel jajaran dalam Menyusun MOU dan PKT secara benar serta sesuai prosedur.
Ditambahkan, Ditpamobvit Polda Sumsel juga berharap terbangun pemahaman seragam antara Ditpamobvit, Biroops, Bidkum dan Polres jajaran tentang mekanisme perjanjian Kerjasama jasa pengamanan. Keberhasilan pelaksanaan PNPB tidak lepas dari sinergi antara Polri dan Mitra Obvitnas/Obvit tertentu, termasuk BUMN dan perusahaan swasta.
Kemudian pelatihan ini juga diharapkan dapar memperkuat kerja sama lintas fungsi dalam Menyusun dan evaluasi MOU dan PKT untuk menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan pengamanan. “Dengan Kerjasama yang solid, akan terwujud sinergi kuta, PNBP meningkat dan pelayanan semakin hebat,” pungkasnya.(*)
