Benuanews.com- Lombok. Musyawarah Wilayah Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil dilaksanakan di Yayasan Subulussalaam Desa Gerunung Praya Lombok Tengah. Dihadiri lebih dari 50 orang tokoh, relawan dan simpatisan Ormas Gerakan Rakyat di Nusa Tenggara Barat.(13/5)
Informasi dari lapangan terpantau kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan, setelah seremoni pembukaan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Dalam sambutannya Ketua Panitia Hj. Enok Muthia, Lc. M.Pd.I menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tokoh, relawan dan simpatisan yang bahkan datang dari pulau seberang yaitu Pulau Sumbawa, dan beberapa kabupaten dan kota di NTB.
Hj. Enok menyampaikan, bahwa keberadaannya sebagai mediator antara beberapa kelompok relawan yang selama ini tercecer di berbagai daerah tanpa ada sentral kepemimpinan. Untuk itu alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini mengajak dan memfasilitasi semua unsur relawan untuk berembug mencapai mufakat menentukan satu pusat kepemimpinan di Nusa Tenggara Barat (NTB)dan sekretaris panitia juga memberikan data daftar hadir terlihat ada yang datang dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, dan tuan rumah Lombok Tengah paling banyak.
Selanjutnya Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dalam sambutannya mengatakan, perjuangan kita masih panjang, dan perlu adanya pusat koordinasi agar setiap langkah sesuai arah dan mencapai tujuan bersama, berharap kepengurusan yang akan terbentuk dapat solid dalam pergerakan, tidak terpecah belah dan mengemban amanah dengan mengedepankan prinsip yang diajarkan Rasululllah yaitu Siddiq, Amanah, Tablig Dan Fathonah.
Dari kegiatan Muswil ini dan setelah melalui musyawarah, menghimpun jajak pendapat dan usulan peserta Muswil, maka diputuskanlah Lalu Mustakim Patawari, M. Si sebagai Ketua DPW NTB didampingi Hj Enok Muthia, Lc. M.Pd.I sebagai Sekretaris DPW NTB.
Lainnya, kemudian mengajak semua peserta Muswil untuk terlibat langsung dalam kepengurusan dan program kerja selanjutnya, dan berjanji akan melengkapi seluruh laporan kepada DPP untuk segera diberikan SK Kepengurusan selambat-lambatnya 15 hari setelah musyawarah wilayah (muswil). (Aboji)
