Mataram,NTB.Benuanews.com.–Projek Dana Hibah Bank Dunia yang digelontorkan dari APBN tahun 2022 terus disorot LSM pasalnya banyak terjadi kejanggalan dari proyek tersebut.
Pada awal kami bergerak, kami sudah menemukan kejanggalan proyek salah satunya adalah adanya banjir diseputaran wilayah masyarakat yang terjadi karena pendangkalan akibat tumpukan sedimentasi proyek yang tidak tuntas.Tetapi Balai Wilayah Sungai sudah melakukan penyelesaian dalam hal ini. Kata Ali W Ketua Kode HAM NTB.
Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah anggaran yang dipakai untuk menggali sedimentasi untuk menghindari kebanjiran yaitu dari Anggaran berbeda, bukan dari anggaran yang sama. Hebat sekali BWS ini, dalam satu lokasi memakai 2 (dua) mata anggaran. Cetus Ali
Kami tidak ingin panjang lebar, intinya bulan ini dokumen sudah selesai dan kami sudah melakukan komunikasi aktif dengan APH dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK wajib memanggil BWS, Kontraktor dan pihak terkait. Nanti KPK yang menentukan dugaan kami benar atau salah.
Ditanyakan soal Demo jilid 2, kami akan lakukan demo akhir bulan ini sekaligus meminta tanda tangan DPRD Provinsi NTB ikut bertanda tangan melaporkan.
(Lalu Ibnu Hajar)
