MAKASSAR-Benuanews.com-Pasar kendaraan listrik di Sulawesi Selatan tengah menjadi sorotan setelah muncul kritik terkait kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik merek VinFast. Sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan battery swapping station (BSS) atau fasilitas penukaran baterai yang dinilai belum terlihat meski unit kendaraan telah beredar di masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan konsumen, khususnya pengguna di wilayah Kabupaten Gowa dan Maros. Masyarakat disebut membutuhkan kepastian layanan pendukung agar penggunaan kendaraan listrik dapat berjalan optimal, terutama ketika baterai membutuhkan penggantian atau pengisian daya.
Sorotan terhadap persoalan ini datang dari Aliansi Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM (PKSPH). Aliansi tersebut menilai keberadaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Sekretaris Jenderal Aliansi PKSPH, Hamdan, S.H., M.H., mengatakan pemasaran kendaraan listrik harus berjalan seiring dengan kesiapan ekosistem pendukungnya.
“Persoalan ini bukan hanya mengenai ada atau tidaknya satu titik penukaran baterai. Ini menyangkut kesiapan ekosistem. Kalau kendaraan sudah dipasarkan dan masyarakat sudah menjadi konsumen, maka fasilitas pendukung juga harus dipastikan tersedia dan mudah diakses,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Hamdan, kendaraan listrik tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas, tetapi juga layanan pendukung yang memberikan rasa aman bagi konsumen.
Ia menilai keberadaan fasilitas penukaran baterai menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan kenyamanan pengguna kendaraan listrik, khususnya di daerah yang belum memiliki banyak infrastruktur pendukung.
“Untuk apa masyarakat membeli kendaraan jika ketika membutuhkan penukaran baterai harus mencari lokasi yang jauh? Hal seperti ini tentu bisa memengaruhi keputusan calon konsumen,” katanya.
PKSPH juga meminta pihak VinFast memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan pembangunan fasilitas battery swapping station di Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Gowa dan Maros.
Menurut Hamdan, masyarakat perlu mengetahui secara jelas apakah keterlambatan pembangunan fasilitas tersebut disebabkan oleh persoalan teknis, kerja sama lokasi, investasi, maupun kendala manajemen.
“Kami ingin mengetahui persoalan sebenarnya. Apakah lahannya belum siap, fasilitasnya belum tersedia, kerja sama dengan pihak tertentu belum selesai, atau ada kendala lain. Semua harus dijelaskan agar masyarakat mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Ia menyebut transparansi perusahaan menjadi hal penting ketika produk kendaraan telah mulai digunakan oleh masyarakat.
PKSPH khawatir apabila persoalan infrastruktur tidak segera mendapatkan solusi, maka dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik VinFast di Sulawesi Selatan.
“Kepercayaan masyarakat dibangun bukan hanya dari kendaraan yang dijual, tetapi juga dari kesiapan layanan setelah masyarakat menjadi pengguna,” ujar Hamdan.
Lebih lanjut, Hamdan meminta VinFast segera menyampaikan peta jalan pengembangan infrastrukturnya di Sulawesi Selatan, termasuk target pembangunan fasilitas penukaran baterai di berbagai daerah.
Menurutnya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas sebelum membeli kendaraan listrik, terutama terkait kemudahan layanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.
“Kami tidak ingin masyarakat membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian menghadapi persoalan infrastruktur di kemudian hari. Konsumen harus mengetahui sejak awal bagaimana kesiapan layanan pendukung kendaraan yang mereka gunakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak VinFast maupun pihak terkait masih diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai kondisi, kesiapan, serta rencana pengembangan battery swapping station di wilayah Sulawesi Selatan.(FAWB#)
