JAMBI – Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS) melantik 56 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati, Jumat sore (14/11/2025).
Pelantikan ini menjadi langkah awal BBS dalam menata ulang manajemen birokrasi untuk lima tahun ke depan. BBS menegaskan bahwa rotasi dan pengukuhan pejabat merupakan penyesuaian kebutuhan organisasi serta tindak lanjut perubahan struktur perangkat daerah.
“Jabatan bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tapi juga kepada Allah SWT,” tegas BBS.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik menjadi motor penggerak visi pembangunan Kabupaten Muaro Jambi. Seluruh aparatur diminta bekerja cepat, inovatif, dan fokus mewujudkan visi Merata.
“Ini bukan waktunya bersuka cita. Kami menuntut kinerja luar biasa karena visi Merata adalah akumulasi harapan masyarakat,” ujarnya.
BBS juga menekankan pentingnya kekompakan dan tim kerja yang solid. Menurutnya, indikator keberhasilan pemerintah adalah kinerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Bangun tim yang solid dan profesional. Ukuran kami dari awal adalah kinerja. Semua harus bekerja dengan semangat dan integritas tinggi,” katanya.
Ia menjelaskan, penempatan pejabat eselon II, III, dan IV dilakukan melalui proses panjang bersama Wakil Bupati Jun Mahir dan Tim Penilai Kinerja (TPK). Seleksi mencakup kompetensi, loyalitas, manajerial, hingga rekam jejak setiap calon.
BBS turut mengapresiasi pejabat sebelumnya yang telah berkontribusi. Rotasi, kata dia, dilakukan sebagai penyegaran agar organisasi tetap adaptif terhadap dinamika pemerintahan.
Saat ini, sejumlah posisi strategis masih kosong, seperti Kepala Dinas Perkim, Perkebunan dan Peternakan, BPBD, Damkar, Kesbangpol, Bappeda, BKD, termasuk beberapa posisi asisten dan staf ahli.
Bupati berharap pejabat yang baru dikukuhkan dapat memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan menuju pemerintahan yang lebih responsif dan berdaya saing.
