Mataram NTB benuanews.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Lombok Ate untuk Kemanusiaan mendatangi Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/04/2026) pagi. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait transparansi dan ketepatan sasaran pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di wilayah NTB.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Biro Ekonomi tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat Kepolisian gabungan Polresta Mataram dan Polsek Mataram.
Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., turun langsung memimpin pengamanan guna memastikan jalannya dialog tetap kondusif.
“Kami melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup untuk menjamin kegiatan berjalan aman dan tertib. Fokus kami adalah menjaga situasi tetap kondusif hingga audiensi selesai,” ujar AKP Mulyadi.
Dalam forum tersebut, koordinator lapangan Hamzan Wadi menyampaikan sejumlah kritik, khususnya terkait dugaan penyaluran dana DBHCHT yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menyoroti adanya indikasi penerima manfaat yang tidak sesuai prioritas, sementara buruh tani tembakau justru belum sepenuhnya terakomodasi.
Menanggapi hal itu, pihak Dinas Perindustrian Provinsi NTB menjelaskan bahwa kendala utama berada pada validitas data di tingkat bawah. Pemerintah menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, bantuan tersebut diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrem.
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.24 WITA berlangsung dinamis namun tetap tertib, dan berakhir pada pukul 12.15 WITA. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan masukan dari massa sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan program, termasuk pelatihan SDM dan distribusi bantuan ke depan.
Kapolsek Mataram juga mengapresiasi sikap kooperatif peserta audiensi yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan penjelasan dari pihak terkait,” tutup AKP Mulyadi. (Dv)
