Nias_BenuaNews, 15/11/2022 Rapat Badan Anggaran Tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lembaga DPRD Kabupaten Nias, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias, Alinuru Laoli tidak Kuorum beberapa kali, karena tidak dihadiri Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar, Selasa. (15/11/22).
Ketua DPRD Kabupaten Nias Alinuru Laoli, saat dikonfirmasi beberapa awak Media, Selasa (15/11) menjelaskan, bahwa pihaknya telah beberapa kali mengadakan Rapat Badan Anggaran Tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lembaga DPRD Kabupaten Nias, tetap tidak Kourum, dikarenakan beberapa teman-teman tidak hadir.
“Ya dari 6 Fraksi, hanya 4 Fraksi yang hadir, yakni Fraksi Demokrat, GPS, Hanura, dan Nasdem, sementara 2 Fraksi lain tidak hadir, yakni Fraksi PDIP dan Golkar.” Jelasnya Alinuru.
Selanjutnya Alinuru Laoli menunturkan, bahwa pihaknya tidak tau apa alasan teman-teman tidak menghadiri Rapat Badan Anggaran Tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lembaga DPRD Kabupaten Nias.
“Sebenarnya tujuan kita mendukung program Pemerintah, ini saya lihat justru terbalik, mereka tidak hadir. Seharusnya teman-teman itu mengajak kita semua untuk mendukung kegiatan program Pemerintah,” tuturnya.
Selain itu, Alinuru Laoli sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias menegaskan, apabila tidak dibahas dalam Rapat Badan Anggaran Tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2023 di Lembaga DPRD Kabupaten Nias, pihaknya tidak tanggung jawab jika ada masalah Hukum kedepan, tegas Alinuru.
Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Nias Dafati Mendrofa Menyampaikan, sesuai dengan Fungsi DPRD yaitu membahas Anggaran Tentang KUA dan PPAS secara bersama-sama dengan Pemerintah.
” Kita siap dan bersedia untuk membahas secara bersama-sama dengan Tim Pemerintah. Sehingga apa yang menjadi kendala terkait pembangunan di Daerah kita ini, bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan fisi dan misi Kepala Daerah kita yang telah di sampaikan kepada masyarakat. Kami siap membahas sebagai tugas dan fungsi kami yang telah di berikan oleh undang-undang Tahun 2012,” singkatnya.
Ditempat yang sama, Maspena Gulo Anggota Fraksi Nasdem menyampaikan, bahwa Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nias dari awal sudah memberikan waktu semaksimal mungkin, ini pembahasan APBD tahun 2023 adalah pembahasan awal. Tentu pada dasarnya, kami dari Fraksi Partai Nasdem mempedomani dari beberapa APBN, sehingga dalam program yang tidak sesuai kami berkomentar.
” Kami dari Fraksi Partai Nasdem menyampaikan bahwa kami tidak pernah bertanggungjawab, terhadap APBD Tahun 2023 dan juga terhadap sistim pelaksanaan kerja Pemerintah, karna kami sudah tau dari awal bahwa banyak yang tidak sesuai yang di sampaikan oleh Pemerintah, sehingga Kami menanggapi dan menduga, apakah ada unsur kesengajaan atau unsur lain? Yang penting dari Fraksi Partai Nasdem, sampai saat ini masih membahas masalah ini,” ujarnya.
Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Nias Edison Lase, menyampaikan bahwa Fraksi dari Partai Demokrat sebanyak 7 Orang di DPRD Kabupaten Nias dan melihat dari awal pembahasan Tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran (TA) 2023 sangat kurang efektif, sehingga sikap Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Nias tetap berprinsip untuk membahas KUA PPAS ini, tetapi sampai saat ini juga belum selesai dibahas karena ada beberapa teman-teman dari Fraksi lain tidak mengkourumkan rapat badan Anggaran tersebut.
“Kita melihat dari awal penyampaian KUA dan PPAS (TA) 2023 dari Pemerintah, telah menyalahi aturan, yang seharusnya penyampaian KUA PPAS ini di Lembaga DPRD Kabupaten Nias, harusnya Minggu Kedua Bulan Juli 2022, tetapi Pemerintah baru menyerahkan di DPRD akhir Bulan September 2022, dalam KUA PPAS yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPRD banyak yang tidak sesuai dengan RKPD yang kami terima,” ucapnya.
Dalam akhir tanggapannya, Edinson Lase menegaskan bahwa apabila ada permasalahan serta adanya temuan-temuan kedepannya, Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Nias tidak bertanggungjawab, tegasnya Edison Lase mengakhiri.(Team)
