MUARO JAMBI.(Benuanews.com)-Polemik penutupan operasional pabrik kelapa sawit PT Prosympac Agro Lestari (PAL) di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, terus bergulir. DPRD Muaro Jambi kini ikut turun tangan menyikapi dampak sosial yang ditimbulkan.
Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima langsung pengaduan dari masyarakat terkait penghentian aktivitas pabrik tersebut.
“Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang mengadukan kepada saya terkait penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT PAL di Sungai Gelam,” ujarnya saat dikonfirmasi.Kamis (30/04)
Ia menjelaskan, operasional pabrik yang dikelola oleh PT Mayang Mangurai Jambi (MMJ) itu memang baru berhenti dalam beberapa hari terakhir. Namun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Aidi Hatta mengaku telah memanggil pihak manajemen, termasuk Direktur PT MMJ, untuk meminta penjelasan.
“Saya memanggil pihak Direktur PT MMJ, dan beliau menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di PT PAL,” katanya.
Tak berhenti di tingkat daerah, DPRD Muaro Jambi bahkan bergerak ke pusat. Aidi menyebut, dirinya bersama pihak pengelola PT MMJ sempat mendatangi pihak Bank BNI di Jakarta Pusat guna mencari kejelasan.
“Kami bersama pengelola PT MMJ menghadap pihak BNI di Jakarta. Di situ dijelaskan bahwa persoalan PT PAL masih berimbas, sehingga ada surat ke perusahaan untuk menghentikan aktivitas,” jelasnya.
Menurut dia, hingga saat ini persoalan tersebut masih dalam proses pengurusan dan belum menemukan titik akhir.
Di sisi lain, DPRD menyoroti dampak sosial yang cukup besar. Sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) kehilangan pekerjaan akibat penutupan tersebut. Jika dihitung secara keseluruhan, sekitar 1.000 orang bergantung pada aktivitas pabrik tersebut.
“Karena persoalan ini sudah sampai ke DPRD, tentu menjadi perhatian serius. Ada 300 KK yang bekerja, dan kurang lebih 1.000 orang yang bergantung di PKS itu,” tegasnya.
Aidi memastikan, pihaknya masih terus melakukan penelusuran untuk mencari solusi terbaik agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan.
“Kita masih berupaya melakukan penelusuran terkait penutupan aktivitas PKS ini, dengan harapan masyarakat bisa kembali bekerja dan beraktivitas,” tandasnya.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera menemukan jalan keluar, agar dampak ekonomi yang dirasakan tidak semakin meluas.
(Ardi)
