Limapuluh Kota,-Benuanews.com Pemerintah pusat meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat, Sabtu (24/1).
Peresmian ini dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Peresmian huntara dilaksanakan secara serentak di empat kabupaten, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara tiga kabupaten lainnya mengikuti secara daring dari lokasi huntara masing-masing.
Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal sementara yang aman dan layak. Berdasarkan data BNPB, tercatat sebanyak 4.742 rumah di Provinsi Sumatera Barat mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, peresmian dihadiri langsung oleh utusan BNPB, Direktur Infrastruktur Darurat Andria Yuferryzal, SE, M.Si, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam keterangannya kepada media, Andria menyampaikan bahwa peresmian huntara menjadi penanda dimulainya kerja Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon).
“Peresmian hunian sementara ini menjadi simbol awal dimulainya kerja Satgas Rehab Rekon sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Andria.
Komandan Kodim (Dandim) 0306/50 Kota yang turut terlibat dalam pembangunan huntara mengapresiasi kinerja BNPB dan BPBD. Ia menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi tersebut membuat masyarakat terdampak di Kabupaten Lima Puluh Kota merasa terbantu dan dapat bernapas lega.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota, Rahmadinol, mengatakan percepatan pembangunan huntara tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk PLN dalam penyediaan kelistrikan.
Selain itu, BPBD bersama BNPB juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bekerja sama dengan Bank BRI. Dana tersebut telah disalurkan untuk tiga bulan kepada masyarakat terdampak yang tidak menempati fasilitas huntara, dengan total penerima sebanyak 231 unit rumah.
Peresmian huntara ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak serta menjadi langkah awal menuju pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera Barat.(lili)
