Jambi.(Benuanews.com)-Pernyataan Gubernur Jambi Al Haris yang menyebut Datuk Paduka Berhala sebagai “Rajo Jambi” dalam momentum peringatan Isra Mi’raj dan Haul Datuk Paduka Berhala menuai kritik tajam dari kalangan pemerhati sejarah dan pengamat sosial. Kekeliruan tersebut dinilai bukan sekadar kesalahan istilah, melainkan mencerminkan lemahnya kepemimpinan kultural dalam menjaga memori dan identitas sejarah Jambi.
Pengamat sosial Jambi, Noviardi Ferzi, menilai narasi sejarah yang disampaikan kepala daerah di ruang publik harus memiliki dasar ilmiah yang kuat karena berpengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat. Menurutnya, sejarah tidak boleh diperlakukan sebagai ornamen seremonial, apalagi jika bertentangan dengan kajian akademik dan tambo adat yang telah lama menjadi rujukan.
“Dalam struktur sejarah Jambi, Datuk Paduka Berhala adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam, tetapi bukan pemegang daulat pemerintahan. Raja Jambi pertama adalah Putri Selaras Pinang Masak. Ketika peran ini dibalik, maka itu bukan lagi kekeliruan kecil, tetapi distorsi sejarah,” ujar Noviardi Ferzi, Selasa (21/1/2026).
Ia menegaskan, seorang gubernur tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai, budaya, dan sejarah daerah. Kesalahan dalam menyampaikan fakta sejarah, terlebih dalam forum resmi yang disiarkan luas, berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Ucapan pejabat publik, apalagi gubernur, memiliki legitimasi simbolik. Ketika sejarah disampaikan tanpa kehati-hatian, maka negara secara tidak langsung sedang memproduksi ingatan kolektif yang salah. Ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan kultural,” kata Noviardi.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kajian sejarah tentang Jambi sejatinya sudah banyak tersedia dan bahkan telah diserahkan kepada pemerintah daerah oleh lembaga-lembaga kajian sejarah. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk mengabaikan rujukan tersebut.
“Masalahnya bukan pada kurangnya data, tetapi pada kemauan untuk membaca dan menghormati sejarah itu sendiri. Kepemimpinan kultural menuntut kerendahan hati untuk belajar, bukan sekadar berbicara di podium,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Pusat Data Artefak & Sejarah (PUDAS) Nusantara, Hafiz Alatas, juga meminta Gubernur Jambi untuk mengklarifikasi pernyataannya karena dinilai membelokkan sejarah Jambi. Ia menilai kesalahan tersebut mencederai adat dan sistem daulat yang menjadi fondasi lahirnya Kesultanan Jambi.
Noviardi Ferzi menutup dengan menegaskan bahwa klarifikasi terbuka sangat penting untuk meluruskan sejarah, bukan untuk menjatuhkan martabat jabatan gubernur. “Pemimpin besar adalah mereka yang berani mengakui kekeliruan. Sejarah Jambi terlalu berharga untuk dikorbankan demi narasi seremonial,” pungkasnya.
(Red)
