LABUSEL-BENUANEWS.SUMUT.COM
Diduga Bansos Desa Tanjung Muliya,Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara terindikasi tidak tepat sasaran,Pasal nya penyaluran bansos tersebut mulai terbuka lantaran Oknum petugas Desa telah memberikan bantuan bansos kepada oknum yang tidak layak menerima.
Mirisnya skenario bansos itu mencuat ada nya indikasi suami oknum petugas Desa menerima bansos sejak tahun 2024 berinsial ASP yang telah disampaikan kepada sekdesa maupun Pj Kades yang bersangkutan,sebab pada data penerima bansos tersebut tercantum nomor handphone serta nama dana tanda tangan yang bersangkutan.
Hal tersebut sangat disayangkan,ketika dikonfirmasi Sekdes Tanjung Mulia(SS) dan Pj Kades (AJBR) keduanya menyatakan tidak mengetahui tentang penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
Jawaban kedua pejabat tinggi desa itu sangat di kesalkan,karena apakah mungkin mungkin sekdes dan Pj kades tudak mengetahui hal itu,atau mungkin ada indikasi nepotisme,bukan kah pejabat desa itu harus tau warga yang layak mendapatkan bansos maupun yang tidak layak.
Salah Seorang aktivis (M.Y.A)angkat bicara,Saat dikonfirmasi pada 20/11-2025,mengatakan,
“Sangat tidak wajar jika Pj Kepala Desa dan Sekdes tidak tahu menahu perihal Pendaftaran sebagai penerima sebagai warga Meraka ,Padahal konfirmasi penerima dan pembagian bansos itu seharusnya melalui mekanisme di tingkat Desa .
Beberapa sumber bahkan menuding Sekdes SS, meskipun diduga mengetahui kondisi ini, terkesan tidak peduli atas kejadian tersebut, membiarkan alokasi bantuan untuk warga miskin jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Masyarakat Labuhanbatu Selatan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, segera turun tangan. APH diharapkan dapat mengusut tuntas kejanggalan ini, menelusuri alur data penerima.
Diharapkan khusus kepada Dinas Sosial Dan PKH agar benar-benar menyalurkan Bansos harus tepat sasaran, bukan asal bapak senang.dan mengungkap mengapa pihak Desa justru mengaku tidak tahu, padahal merupakan pintu utama konfirmasi Adalah Pihak Desa Sebagai Pemerintah
“Kami minta APH bongkar tuntas, Usut apakah ada permainan data, atau memang ada unsur pembiaran yang disengaja. Dana bansos adalah hak rakyat miskin, dan pihak yang lalai atau menyalahgunakan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tutup sumber tersebut Kepada Awak Media
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi resmi kepada Sekdes SS dan Pj Kades AJBR terkait bantahan dan dugaan ketidaktahuan tersebut masih terus dilakukan upaya Kelarivikasi Melalui WhatsApp Peribadi maupun Telepon seluler, Yang anehnya PJ Kades Tanjung mulia Sudah lama Blokir salah satu Jurnalis, sehingga sangat Susah untuk di jumpai dan keberadaan PJ tersebut.(K.Nasution)
