LABUSEL-BENUANEWS.SUMUT.COM
Camat Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, menanggapi dugaan penerimaan ganda bantuan sosial oleh suami seorang operator desa di Desa Tanjung Mulia. Dugaan ini mencakup penerimaan BLTS KESRA dan PKH Sumbako dari pemerintah pusat.
Camat Kampung Rakyat, Ali Hamsar, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam menyikapi data penerima bantuan pusat, khususnya di Desa Tanjung Mulia. “Verifikasi data sedang berjalan untuk memastikan apakah penerima bantuan memenuhi syarat atau tidak. Tindakan lanjutan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Camat melalui WhatsApp, Sabtu (8/10/2025) pukul 07.40 WIB.
Kuat dugaan bahwa suami seorang operator desa menerima dua jenis bantuan sekaligus, sementara masih ada warga yang lebih layak menerima bantuan sosial. Hal ini memicu perhatian publik dan menjadi sorotan penting bagi pengelolaan bansos di wilayah tersebut.
Sekretaris Desa Tanjung Mulia, SS, saat dikonfirmasi pada 5 November 2025, menyatakan pihaknya belum mengetahui detail informasi tersebut dan akan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran data serta melakukan perbaikan jika diperlukan.
Camat Ali Hamsar Nst, menegaskan bahwa bansos harus disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. “Yang berhak menerima bantuan harus sesuai kondisi ekonomi dan ketentuan undang-undang,” tegasnya.
Camat juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan perbaikan sistem jika dugaan penerimaan ganda terbukti benar, guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan adil dan tepat sasaran.
Peraturan Menteri Sosial dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur hak dan kewajiban perangkat desa, termasuk larangan menerima bantuan sosial secara tidak sah. Pihak berwenang diharapkan mengusut tuntas kasus ini dan menjamin bantuan sosial diberikan kepada warga yang memang berhak.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi data penerima bansos secara transparan dan akurat. Camat Kampung Rakyat menegaskan komitmen pemerintah kecamatan untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran bantuan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak dirugikan.(Team)
