Dompu, NTB benuanews.com Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST., MT, bersama Dandim 1614/Dompu yang diwakili Kasdim, Kapolres Dompu yang diwakili Kabag Ops, Kamis (04/08/22) sekitar pukul 08.00 Wita mengikuti rapat koordinasi yang di pandu secara virtual dengan aplikasi zoom mething dari ruang rapat Sekertaris Daerah Provinsi NTB.
Dalam rakor tersebut, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Ir. Lalu Ahmad Nur Aulia, M.Si menyampaikan dalam penanganan PMK di NTB akan dilakukan penyemprotan desinfektan sebagai upaya untuk mencegah dan memotong mata rantai penyebaran virus PMK.
“Penyemprotan desinfektan menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan dalam mencegah dan memotong mata rantai penyebaran virus PMK,”Ucapnya.
Lalu Ahmad Nur Aulia menyebutkan bahwa pelaksanaan disifeksi tidak hanya dilakukan pada hewan ternak saja, namun juga pada lingkungan peternakan, orang keluar masuk kandang, kendaraan dan barang-barang yang berpotensi menularkan virus sebagai carrier.
“Semua hal yang berpotensi menyebabkan penularan virus PMK akan ditangani secara serius dengan melibatkan semua pihak terkait di NTB,”sebutnya.
Hal lainnya yang juga akan dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan PMK adalah dengan jalan barrier (penghalang) dari jalur laut, namun potensi penularan akan tetap ada apabila mobilitas antar pulau atau wilayah dari pelaku perjalanan tidak dilakukan biossecurity secara ketat.
Secara terpisah, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, M.Si yang dikonfirmasi usai kegiatan rakor menjelasan bahwa rakor dimaksud dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan semua pihak termasuk pemerintah daerah Kabupaten Dompu dalam penanganan dan pencegahan PMK.
Rakor ini dihajatkan untuk meningkatkan kewaspadaan semua pihak terutama Instansi/OPD atau elemen masyarakat terkait PMK sehingga memungkinkan secara dini penyebaran virus PMK bisa diputuskan mata rantainya dan bila ada kasus PMK agar dengan segera bisa ditangani secara maksimal dengan melibatkan semua pihak sehingga tidak berdampak yang merugikan bagi masyarakat secara umum.
“hingga saat ini di daerah kita belum ada kasus PMK, namun demikian masyarakat tidak boleh lengah dan diharapkan tetap waspada dengan selain melaksanakan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit PMK, pengawasan pada pos perbatasan untuk mengetahui arus keluar masuk ternak,”ungkap Papi Arif.
“Kami menghimbau pada masyarakat, bila ditemukan kasus PMK atau sesuatu yang sama atau mirip dengan PMK, agar dengan segera dapat melaporkan kasus dimaksud ke pihaknya untuk mendapatkan penanganan secara serius,”imbuhnya.
Pejabat Provinsi NTB yang hadir pada rakor itu yakni Kadis Pertenakan dan Kesehatan Hewan, Pejabat yang mewakili Kapolda NTB, Pejabat yang mewakili Danrem 162 Wira Bhakti, Pejabat yang mewakili Kepala Kejaksaan NTB, Kepala OPD terkait PMK Se-Pulau Lombok serta unsur penting lainnya.
Sedangkan pejabat lingkup Pemda Dompu yang ikut hadir dalam rakor yakni Asisten Administrasi Umum Setda, Agus Salim, S.Sos, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir. Zaenal Arifin, M.Si bersama jajarannya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tajuddin, HIR, SH., M.Si bersama jajarannya dan Anggota Satgas PMK Tingkat Kabupaten Dompu.(Nasaruddin)
