JAMBI.(Benuanews.com)-Polemik muncul usai pernyataan kontroversial Kepala Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Ridwan Suib, saat dimintai komentar oleh salah satu media terkait keluhan masyarakat di desanya. Bukannya menjawab secara substansial, Kades justru menyerempet hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi wartawan.
Portal berita Kabarjambikito.id melaporkan, peristiwa itu terjadi saat jurnalisnya meminta tanggapan resmi dari Ridwan Suib terkait keluhan warga mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Alih-alih memberikan penjelasan profesional, Ridwan malah menjawab dengan kalimat menyindir pribadi wartawan tersebut.
“Mohon maaf, saya bukan malaikat, pasti ada kurang dan lebihnya, nobody perfect,” ujar Ridwan.
“Saya baru punya pengalaman sedikit, tidak sebanding dengan Pak Syahredi yang punya banyak ilmu dan pengetahuan. Bini saja dua, saya cuma satu,” tambahnya seperti dikutip Kabarjambikito, Kamis (7/8/2025).
Pernyataan yang dianggap tidak etis ini kemudian memantik perhatian berbagai kalangan, termasuk praktisi komunikasi dan Dewan Pers.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Dewan Pers sekaligus Akademisi UIN STS Jambi, Herri Novealdi, menilai pernyataan seorang pejabat publik harus tetap berada dalam koridor profesionalisme, apalagi dalam konteks wawancara media.
“Membangun ruang komunikasi yang terbuka antara jurnalis dan narasumber adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat,” ujarnya.
Herri menekankan, wartawan dan narasumber memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadirkan informasi yang berimbang. Ia juga menyoroti bahwa seringkali informasi menjadi tidak lengkap bukan karena hoaks, melainkan karena narasumber enggan memberikan tanggapan yang substansial.
“Sikap terbuka terhadap media adalah bentuk akuntabilitas. Saya mendorong semua pihak, terutama pejabat publik di Jambi, agar tidak alergi terhadap media yang bekerja secara profesional,” tambahnya.
Dalam keterangannya, Ridwan Suib tetap menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama kegiatan desa belum berjalan optimal. Ia menyebutkan beberapa dana yang belum sepenuhnya tersalurkan, seperti dana operasional, dana bagi hasil, dan Dana Desa Tahap II.
“Kalau masyarakat ada keluhan, sesuai ketentuan silakan lapor ke BPD untuk dicarikan solusinya. Saat ini semua serba tidak menentu, serba tidak pasti, itu sebabnya banyak masalah,” jelasnya.
“Gaji pegiat desa saja lebih dari 180 orang, belum lagi operasional lainnya. Dana belum maksimal tersalurkan,” tutupnya.
