Tidak Ada Mahar Politik di Gerindra

IMG-20220512-WA0013.jpg

Solok, Benuanews.com,- Ketua DPRD Kab Solok yang juga Ketua OKK DPC Gerindra Kab Solok menegaskan tidak ada istilah mahar politik di partai besutan Prabowo tersebut.

“Saya tegaskan, tidak ada istilah mahar politik di partai Gerindra,
Sepengetahuan saya partai Gerindra tidak ada mahar atau bayar membayar” tegas Dodi

Malahan kalau ada kader atau tokoh yg memang berpihak kepada rakyat,
mempunyai ilmu dan tahu dengan aturan,
tidak mementingkan diri dan kelompok,
justru partai yang akan membantu kader tesbut” ujar Dodi Hendra.

Penegasan ini dikeluarkan Dodi Hendra, menanggapi pemberitaan disebuah media online dengan judul “Dugaan Mahar Politik, Iriadi dt Tumanggung Laporkan Wabup Solok ke Polda Sumbar”.

“Sepengetahuan saya pilkada 2020 yang lalu, Partai Gerindra kab Solok mengusung pasangan Epiyardi Asda-Jhon Firman Pandu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok periode 2020-2025”
Waktu itu, Dodi Hendra merupakan Ketua tim 1 kampanye pemenangan pasangan Epi-JFP

Tanpa uang dari pasangan calon, justru
Logistik dibantu dari DPD ungkap Dodi.
Alhamdulillah, pasangan tersebut berhasil memenangkan pilkada dan telah dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati Solok.

Menurut Dodi, sah-sah saja bpk Iriadi dt Tumanggung melaporkan hal ini ke polisi,
Mari kita hormati proses hukum
Biar pihak hukum yg membuktikan. “Saya tegaskan sekali lagi bahwa Gerindra tidak ada pakai uang, apa lagi uang mahar” lanjut Dodi.

Dan perlu diketahuai, bahwa keputusan siapa yg dicalonkan oleh partai Gerindra untuk menjadi kepala daerah Kab dan Kota
Prosesnya harus mendaftar ke DPC. Kemudian penyaringan calon merupakan wewenang DPD dan DPP. Sedangkan
keputusan atau sk tetap dari DPP.

“Silahkan di cek ke bendahara DPC Gerindra, apakah ada uang masuk dari bapak Iriadi atau tidak ” ungkap Dodi.

Kalau ada yg menerima uang diluar bendahara DPC, maka itu merupakan oknum, bukan DPC Gerindra.

“Untuk itu, saya sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua OKK DPC Gerindra Kab Solok Kab Solok meminta masyarakat untuk tidak langsung memvonis Wakil Bupati bersalah.

“Kita beri kesempatan aparat penegak hukum untuk bekerja,
agar kasus ini jadi jelas kebenarannya.

Akan tetapi sekali lagi saya tegaskan tidak ada mahar politik di partai Gerindra” akhir Dodi. Saya juga akan mengawal proses ini karena JFP adalah komandan kami di Kab Solok.

(Marlim)

scroll to top