SIAK – Benua news com : Aktivitas penumpukan cangkang sawit di stockpile milik PT KIMI yang berlokasi di kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, menuai sorotan. Perusahaan tersebut diduga belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap.
Dalam pendirian bangunan stockpile, seharusnya perusahaan wajib mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, kegiatan penumpukan cangkang yang berpotensi menimbulkan limbah dan bau juga harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Namun, saat awak media melakukan konfirmasi langsung ke lokasi PT KIMI, seorang yang mengaku bertanggung jawab di perusahaan tersebut enggan memberikan keterangan. Alih-alih menjelaskan nama perusahaan dan legalitasnya, orang tersebut justru balik mempertanyakan kapasitas awak media yang menanyakan persoalan tersebut. Sikap tertutup itu kian memperkuat dugaan bahwa ada hal yang ditutupi terkait legalitas operasional perusahaan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, sebelumnya lokasi stockpile itu tidak digunakan untuk penumpukan cangkang, melainkan untuk usaha lain. Hal inilah yang mendorong media melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan kebenaran aktivitas baru PT KIMI.
Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Siak, Syahnurdin, yang turut ikut menggali informasi di lapangan, menyayangkan sikap tidak kooperatif dari pihak perusahaan.
“Dengan tidak kooperatifnya manajemen PT KIMI, kami menduga dokumen perizinan mereka belum lengkap, terutama terkait Amdal dan perizinan lainnya. Oleh karena itu, kami meminta instansi terkait seperti KSOP, bagian perizinan Pemkab Siak, hingga Satpol PP untuk segera menertibkan aktivitas penumpukan cangkang oleh PT KIMI,” tegas Syahnurdin kepada media ini, Rabu (10/9/2025).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KIMI maupun instansi terkait mengenai kejelasan perizinan perusahaan tersebut. (Tim)
