JAKARTA.(Benuanews.com)-Posko Presisi Polri secara resmi menyelenggarakan survey pendahuluan program quick wins. Kegiatan yang merupakan kebijakan dan atensi Kapolri Jend. (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap Polri ini akan berlangsung hingga akhir tahun, dengan diakhiri survey akhir.Selasa 08/11/22
Dalam rapat Anev di Posko Presisi yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menjelaskan bahwa survey dilakukan terhadap satuan kewilayahan dan masyarakat setempat selama pelaksanaan quick wins.
“Hal ini kami lakukan untuk mengukur pelaksanaan quick wins presisi yang dilakukan oleh satwil dan dampaknya. Sehingga survey dilakukan di awal program dan akhir program, untuk melihat dampaknya,” jelas Gatot di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Dalam rapat yang dihadiri Pejabat Utama di tingkat Mabes dan Polda serta Polres dan Polsek secara daring ini, Gatot menekankan agar tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional, khususnya di bagian penegakkan hukum, pelaksanaan pengecekan fisik kendaraan, pembuatan SKCK serta laporan SPKT.
Hal yang ditekankan dalam kesempatan itu juga berkenaan dengan respon cepat dalam menerima laporan, baik melalui SPKT, 110 maupun aduan masyarakat melalui media sosial.
Nantinya, jelas Gatot, evaluasi program quick wins presisi ini diukur berdasarkan capaian dari masing-masing program yang dilaporkan oleh polda dan polres melalui aplikasi Siap Presisi.
“Polda harus melakukan verifikasi setiap laporan yang dikirim oleh Polres, yang selanjutnya Posko Presisi juga akan memverifikasi setiap laporan yang dikirim dari Polda dan Polres,” ucapnya.
Lebih jauh, jenderal bintang tiga ini menjelaskan bahwa laporan akan diterima Posko Presisi jika sesuai dengan indikator dengan menyertakan laporan tertulis dan melihat kesesuaian laporan antara dokumentasi dan narasi kegiatan. Sementara itu, laporan akan tertolak jika file tidak sesuai dengan indikator yang telah ditentukan dan tidak disertakan file bukti dokumentasi dan narasi kegiatan.
Acuan posko presisi yang terakhir dalam melakukan evaluasi program quick wins ini dilakukan melalui survey opini publik. Dalam penuturannya, Gatot menyebut hal tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kedikenalan dan kepuasan dari program-program Polri dan pusat hingga tingkat jajaran wilayah.
“Diharapkan seluruh program quick wins presisi dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan substansinya dan bukan hanya sekedar formalitas atau dokumen saja. Seperti kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri menekankan pentingnya Polda jajaran dalam mengawal isu strategis. Beberapa isu utama yang menjadi atensi nasional, diantaranya pengamanan G20 dan isu terorisme.
“Para Kapolda dan Kapolres dapat memonitoring anggotanya, khususnya anggota yang melaksanakan BKO dalam pengamanan KTT G20. Diperhatikan ketertibannya, jangan sampai perilaku anggota menjadi permasalahan di lapangan untuk menjaga nama institusi Polri dan Negara,” tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini.
(***)
