JAMBI.(Benuanews.com)-Seperti tak kunjung usai sejak tahun 2004 permasalahan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara memang banyak bermasalah Ternyata banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) bodong pada masa itu.
Namun Menurut Panglima Adri, SH, MH pada saat ini ada berapa perusahaan tambang batu bara yang masih bisa beroperasi.
Hal tersebut mendapatkan sorotan tajam dari Adri yang juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi.
Dimata Adri Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jambi Harus Benar-benar serius menangani permasalahan batu bara di Jambi.
” Ini permasalahan klasik dari tahun 2004 lalu, seberapa besar kontribusi perusahaan tambang batu bara untuk PAD, jalan rusak disisi lain dampak lingkungan dan apa bentuk CSR dari perusahan tambang batu bara tersebut ” Ungkap Panglima Adri, Selasa (14/09/2021).
Di samping itu aksi ugal-ugalan para pengemudi truck batu bara dan insiden kecelakaan hingga plat nomor kendaraan armada batu bara yang bukan plat Jambi turut di sorot oleh mata tajam panglima.
“kita ini di hadapkan dengan para sopir yang juga saudara-saudara kita yang mencari makan namun disisi lain juga kita temukan di lapangan di sepanjang jalan batu bara sehingga terjadi macet di sana sini dan tidak ada lagi ruang bagi masyarakat” bebernya.
Dengan nada lantang Adri kembali mempertahankan apa yang di dapat oleh provinsi Jambi. ” Dana bagi hasil itu tidak sebanding dengan sumber daya alam kita tentang tambang batu bara,kita yang punya sumber daya alam ini tapi merugikan kita, hampir semuanya pengusaha tambang batu bara ini berdomisili di Jakarta ” Imbuh Panglima Adri
Solusi juga tercetus dari sang panglima yang kritis dimana, Adri mengatakan batu bara harus memiliki jalur khusus agar tidak menganggu mobilitas pengguna jalan umum.
” Kalau bisa seperti yang rencana dulu jalan khusus apakah itu melalui sungai atau melalui jalur kereta api yang sesuai dengan yang diinginkan pak gubernur Jambi jalur kereta api, Kita sangat senang sekali ” Kata pengacara kondang di Jambi itu.
Dirinya juga menyebutkan kritisi tajam ini bukan berarti Anti Pemerintah, namun ini hanya sebuah masukan dari masyarakat Jambi untuk kebaikan bersama.
” Bukan anti pemerintah ataupun melarang saudara-saudara kita untuk mencari makan tapi ini harus di atur untuk kepentingan bersama, agar tidak ada masyarakat Jambi yang di rugikan ” Terangnya.
Kendati itu Panglima Adri diketahui sedang berkonsolidasi dengan Steakholder terkait untuk mengambil langkah tegas terkait hal ini.
” Saya masih berkonsolidasi mengambil langkah-langkah untuk menentukan langkah apa yang kita ambil, apakah kita harus mendatangi pemerintah daerah kita lihat aja nanti perkembangannya ” pungkasnya.(red)
