Padang, Benuanews.com,– Fakta yang mengejutkan soal bantuan ternak indukan Sapi, Kambing dan Bebek dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar tidak diberikan kandang ternyata bukan anggaran yang tidak mecukupi, namun rekanan yang dimenangkan tidak mampu untuk pendanaan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Erinaldi, membenarkan persoalan ini, pihaknya hanya memberi bantuan ternak dan pakannya.
“Kandang terjadi pemutusan kontrak dengan rekanan sehingga dana menjadi sisa yang dikembalikan ke kas daerah. Rekanan tidak mampu (pendanaan),” kata Erinaldi, Selasa (28/12/21).
Erinaldi tidak merespon pertanyaan kenapa Pokja memenangkan rekanan yang tidak mampu pendanaan.
Sedangkan untuk bantuan obat – obatan dan vitamin juga sudah direncanakan, namun terkena dampak refocusing pada saat anggaran perubahan.
Senada disampaikan Kabid Peternakan, Darmayanti, bantuan kandang sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang, namun tidak jadi diberikan karena pemenang tender wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak.
Sementara untuk bantuan obat – obatan dan vitamin juga sudah dianggarkan, tapi direfocusing sehingga tidak jadi bisa dilaksanakan.
Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dikonfirmasi (30/12/21) kenapa rekanan yang tidak mampu untuk pendanaan dimenangkan untuk pengadaan kandang ternak.
Kemudian juga soal pertimbangan gubernur, kenapa tetap memberikan bantuan ternak kepada masyarakat, meski sudah diketahui kalau rekanan tidak mampu dalam segi pendanaan.
Anggota Komisi III DPRD Prov Sumatera Barat Syafril Huda mengatakan Puluhan miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tahun 2021 dialokasikan untuk bantuan ternak Sapi, Kambing dan Bebek. Anggaran tersebut merupakan dana pokok-pokok pikir (Pokir) anggota DPRD Sumbar.
Hal ini menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat. Bantuan ini banyak penolakan dari masyarakat karena ada yang tidak sesuai spesifikasi teknis hingga diganti kembali.
“Saya melalui dana Pokir memberikan bantuan ternak untuk 10 Kelompok Peternak.” ujar Syafril Huda. Akan tetapi sampai saat ini masih ada yang belum tuntas. Seperti Kelompok Tani Usaha Maju Jorong 2 Garagahan, bantuan yang harus diterima sebanyak 12’ekor sapi, akan tetapi sampai sekarang baru datang 8 ekor.
Selain itu, bantuan ternak yang diberikan baru dua hari di tangan petani, sudah ada yang mati. “,Berarti sapinya tidak sehat” lanjut politisi PPP ini. Syafril Huda berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Dinas Peternakan sebagai Pokja Pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing tersebut. “Permasalahan ini harus diselesaikan, kalau tidak bisa berlanjut ke ranah hukum” ujar Syafril Huda.
Pemberian bantuan ini diduga gagal perencanaan, sehingga berpotensi akan merugikan keuangan negara. Kenapa tidak, dalam perencanaan awal, selain bantuan ternak juga akan diberikan kandang, obat – obatan dan vitamin untuk perawatan ternak bantuan tersebut.
Fakta yang ditemukan dilapangan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak ada memberikan bantuan kandang, obat – obatan ataupun vitamin kepada kelompok masyarakat penerima bantuan ini.
Bukan itu saja, dalam pengadaan Sapi rencana awal adalah Sapi Simmental bunting, bukan Sapi Brahman tidak bunting.
“Sudah disepakati akan memberikan bantuan pakan untuk ternak Sapi dan Kambing bunting sampai melahirkan, dan Bebek sampai menetas,” kata Syafril Huda Jumat (14/1/2022).
Senada disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar, Erinaldi, adanya perubahan spesifikasi karena rekanan kesulitan mendapatkan Sapi bunting, dan dilakukan addendum untuk sapi tidak bunting.
Erinaldi mengakui bantuan itu merupakan pokir anggota DPRD Sumbar.
“Program ini merupakan lanjutan rencana kerja 2019/2020 yang kena refokusing untuk dana Covid-19 dan diajukan melalui pokir anggota”, katanya.
Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menunggu laporan dari masyarakat tentang polemik pengadaan sapi tersebut.
(Marlim)
