Mojokerto.- Dalam audensi tersebut beberapa PKL dan mahasiswa menyampaikan beberapa poin terkait penyekatan dan pemadaman penerangan jalan umun(PJU) dikabupaten dan kota di tiadakan. penyaluran bantuan sosial (Bansos) blm merata. Recofusing di utamakan untuk penyaluran bansos dan kebijakan PPKM yg menurut mereka berubah ubah.
“Berdasarkan ANEV tersebut, dilakukan pemadaman PJU, pertama kami lakukan pada 6 ruas jalan yang memang berpotensi menyebabkan kerumunan, kemudian ANEV lagi dan ada penambahan lagi karena Kota Mojokerto saat itu masuk dalam zona hitam mobilitas masyarakatnya, sampai akhirnya dari zona hitam menjadi kuning” jelas Ning Ita.(23/07/2021).
Menanggapi hal tersebut, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menjelaskan, bahwa pemadaman PJU merupakan keputusan yang tidak lepas dari instruksi dari ANEV dua hari sekali yang dilakukan Kemenko Marves kepada Pemerintah Daerah.
Sementara menanggapi pertanyaan terkait recofusing anggaran yang dilakukan, ia menegaskan bahwa kebijakan recofusing merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat bukan kebijakan Pemerintah Daerah, yang mana lebih banyak dipergunakan pada penanganan sektor Kesehatan.
“Selain itu, kami Pemerintah Kota Mojokerto juga telah membebaskan retribusi bagi pedagang sektor esensial, kami juga terus berupaya bekerjasama dengan beberapa elemen untuk menambah penerima bansos dari total 45.900 KK, sudah 23 ribu atau 70 persen yang telah menerima bansos” ungkap nya.
Terkait penyekatan jalan, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rofiq Ripto dan Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander sepakat akan memberikan relaksasi penyekatan jalan, yang akan fokus pada entri dan exit masuk Kota Mojokerto.
“Kita harus mencari titik tengah supaya aspirasi dari masyarakat bisa dicari solusinya, dan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah tidak bisa ditolak” tegas Kapolresta.
Pada akhir audiensi, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengapresiasi sikap dari para mahasiswa sebagai generasi penerus Bangsa turut peduli dengan kondisi masyarakat selama PPKM berlangsung dengan audiensi yang dilakukan.
Menanggapi pertanyaan dari salah satu PKL terkait permintaan pendampingan dan fasilitasi pelatihan digitalisasi marketing bagi PKL untuk mengantisipasi kebijakan PPKM, Wali Kota Ning Ita dan Bupati Ikfina sepakat menyiapkan transformasi ekonomi digital sehingga kedepan akan bisa meningkatkan perekonomian pelaku usaha. (kan/red).
