Lombok Barat, NTB benuanews.com – Miskinkan bandar narkotika dengan menyita aset-aset yang dimiliki para bandar salah satu cara yang dapat melumpuhkan dan memutus mata rantai peredaran Narkotika di Indonesia.
Keterang tersebut dismapaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol Petrus Raindhard Golose usai menutup secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dimulai dari tanggal 13-16 September 2022 yang dilaksanakan di Aula Gedung Lantai Tiga Hotel Aruna, Senggigi, Lombok Barat, Jum’at, (16/09).
Perlunya kegiatan Bimtek TPPU adalah salah satu indikator mencegah, memperlambat dan mengeliminir peredaran gelap narkotika dan prekusor.
“Dengan menghambat finansialnya, cashflow dan transaksi Bandar Narkotika dapat memutus mata rantai peredaran narkotika”, jelas Petrus.
Lebih lanjut dijelaskan Komjen Petrus, BNN RI sekarang memeiliki Direktorat khusus yakni Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Pemberantasan yang akan dikepalai seorang berpangkat Eslon dua atau setara Jenderal bintang satu dalam pangkat Kepolisian.
Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan mengumpulkan Kepala BNN Provinsi dan kepala Bidang Pemberantasan seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan kopetensi dibidang TPPU.
“Diketahui bersama penyelidikan dan penyidikan TPPU ini berasal dari uang dari hasil kejahatan Narkotika, ini merupakan pesan BNN buat bandar Narkotika yang berada di indonesia kalian akan di miskinkan dan diperangi” ucap Petrus.
Sementara untuk kasus TPPU yang terungkap terjadi pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022 ini sebanyak 19 kasus TPPU.
“sampai saat ini semua kasus TPPU masih dalam pengembangan dan proses masih berjalan sehingga kami belum bisa memaparkan jumlah yang terkumpul yang nantinya secara prosedur akan dikembalikan pada negara oleh pihak Kejaksaan”, jelas Komjen Petrus.
Diakhir waktu kepala BNN RI mengapresiasi Pemerintah Daerah dan Kepala BNNP NTB yang telah membantu dalam mensukseskan kegiatan Bimtek TPPU tahun 2022.
