Penunasan Pohon Kelapa Sawit Terindikasi Tidak Sesuai Instruksi Kerja

IMG16233386058990.jpg

LABUSEL, SUMATERA UTARA | BENUANEWS.COM –

Tampak rindangnya Pohon kelapa sawit milik PTP Nusantara lll Perkebunan Sei Baruhur, tepat di areal Afldeling ll, saat awak media melintas di perkebunan milik negara tersebut yang terletak di desa persiapan Sei kebara kecamatan Torgamba kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

Dari pantauan dilapangan hal tersebut kuat dugaan kurang atau tidak maksimalnya fungsi dan pengawasan yang dilakukan oleh karpim atau asisten Afldeling yang bersangkutan, hal itu terpantau pada salah satu blok perkebunan milik negara itu, seperti blok E dan blok G, lantaran dari sejumlah pelepah pohon kelapa sawit byang ada, seakan terindikasi adanya dugaan pembiaran pada peliharaan perkebunan tersebut.

Hal tersebut akan berdampak kurang nya hasil peningkatan produksi buah Kelapa sawit, menurut pengetahuan pembiaaran pelepah akan mengurangi asupan makanan yang diterima oleh pohon kelapa sawit, sehingga akan mengurangi buah pada Pohon kelapa sawit.

Saat dikonfirmasi lewat watsapp, pimpinan Afldeling ll sei Baruhur, Firman Hadi selaku asisten pada Rabu 9/6/2021, melalui telpon seluler, beliau mengatakan, “itu bukan plod wilayah saya, jadi saya belum bisa memberikan Jawabannya,” sebutnya

Selanjutnya awak media konfirmasi kepada Idham Matondang, Asisten Personalia Kebun(APK) di perkebunan tersebut belum dapat ditemui Hingga berita ini diterbitkan, sehingga dikonfirmasi melalui handphone lewat wattsapp, hal semua yang didapatkan.

Namun sayangnya kedua pimpinan perkebunan milik Negara (BUMN) tersebut terindikasi enggan untuk memberikan keterangan kepada awak Media, apakah kedua pimpinan tersebut elergi kepada stakeholder atau belum kurangnya tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Sementara pemerintah telah mengeluarkan undang-undang (UU) No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP)

Untuk itu diharapkan kepada pemerintah maupun pihak terkait direksi atau meneger agar dapat memeriksa atau memantau kinerja para pimpinan (Badan usaha milik negara (BUMN) agar perekonomian negara dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada.

(K.Nasution / KOR )

scroll to top