Penjelasan Dari tim Teknis Lapangan Dinas Perkim terkait RS Pratama Rantau Rasau

1000231401.jpg

Benuanews.com. Tanjung jabungTimur – Pembangunan Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menelan anggaran Rp43,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 kini menuai sorotan. Sejumlah kerusakan fisik, seperti retakan pada dinding dan kebocoran pada atap plat dag beton, menjadi perhatian publik, meskipun rumah sakit ini baru beroperasi sejak November 2024.

Dalam menanggapi isu ini, Dian Tirta Saputra, ST, salah satu tim teknis lapangan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) atas rekomendasi Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, memberikan klarifikasi terkait perannya dalam proyek tersebut.

“Sebagai tim teknis lapangan dari Dinas Perkim, ada dua orang yang bertugas, yaitu saya sendiri yang menangani teknisi mekanikal listrik dan pelambing perpipaan, serta Sukrial yang berperan dalam teknis bangunan gedung,” ujar Dian Tirta pada Jumat (14/2/2025).

Dian Tirta menjelaskan bahwa tim teknis lapangan memiliki kewajiban untuk turun ke lokasi pembangunan dalam berbagai kesempatan.

“Kalau detailnya saya lupa berapa kali, tapi yang jelas, dalam pelaksanaan proyek, pasti ada turun lapangan, koordinasi, dan rapat desain bersama PPTK dan PPK,” terangnya.

Namun, terkait instruksi atau rekomendasi dalam pelaksanaan proyek, Dian mengakui bahwa ia hanya memberikan masukan secara lisan, bukan melalui buku direksi. “Saya memberikan masukan secara lisan, karena memang ada tim pengawas dan PPTK. Tidak ada catatan tertulis, tetapi masukan diberikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelasnya.

Salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya adalah ketidaksesuaian material pada pemasangan pipa dan tangki air tedmon. Mengenai hal ini, Dian menegaskan bahwa tim teknis lapangan dari Dinas Perkim tidak lagi memiliki kewenangan setelah masa SK mereka berakhir pada 31 Desember 2023.

“Saya tidak menindaklanjuti lagi setelah 2024, karena BPK turun saat kami sudah tidak bertugas. Kami pun tidak mendampingi pemeriksaan tersebut,” katanya.

Selain itu, ditemukan beberapa kendala pada sistem perpipaan, seperti mampetnya saluran air kotor di toilet dan Urinoir/Urinal Divider di Gedung A IGD. Ketika ditanya mengenai sistem pembuangan air kotor ke septic tank induk, Dian mengungkapkan bahwa seharusnya sudah ada jalur yang jelas.

“Kalau sesuai dengan suplai jaringan pipa, seharusnya ada ujungnya. Jika tidak ada, berarti ada yang keliru. Tapi, saat pemasangan saya tidak ada di lokasi karena tugas utama kami tetap di Dinas,” ujarnya.

Saat pemeriksaan akhir pembangunan RS Pratama Rantau Rasau pada Desember 2023, Dian mengaku tidak dapat hadir karena mengalami kecelakaan di awal bulan tersebut.

“Saya tidak bisa ikut dalam pemeriksaan akhir karena mengalami musibah kecelakaan pada awal Desember,” jelasnya.

Terkait undangan rapat di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pengawalan Proyek Strategis (PPS), Dian menegaskan bahwa tim teknis lapangan dari Dinas Perkim tidak ikut dalam rapat di kejaksaan.

“Yang diundang ke kejaksaan adalah PPTK dan tim pengawasan, bukan tim teknis. Kami hanya ikut dalam rapat di tim PPS, tapi untuk rapat bulanan progres di kejaksaan, saya tidak pernah ikut karena itu menjadi kewenangan tim pengawasan,” paparnya.

Saat ini, proyek RS Pratama Rantau Rasau yang dikerjakan oleh PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri serta diawasi oleh PT Kalimanya Exspert Konsultan, tengah menjadi perhatian publik akibat berbagai permasalahan yang muncul.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya menghubungi Sukrial, rekan Dian Tirta dari tim teknis lapangan bangunan gedung, serta pihak konsultan pengawas. Pengawasan proyek memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pekerjaan, terutama dalam menangani temuan seperti retakan dinding dan atap plat dag beton hingga mengalami kebocoran pada atap plat dag beton.

Apakah ada langkah lanjutan dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini? Publik masih menunggu transparansi dan tanggung jawab atas proyek yang seharusnya menjadi fasilitas kesehatan yang kokoh dan layak bagi masyarakat. (Ari)

scroll to top