Bojonegoro, – Sebanyak 36.832 Kartu Pedagang Produktif (KPP), program Pemkab Bojonegoro bagi pedagang, telah direalisasikan. Program KPP sebagai upaya pemberdayaan usaha ultra mikro dan usaha mikro melalui fasilitas pembiayaan, penjaminan dan kemitraan usaha.
Saat launching pertama kali terkait KPP di Pendopo Malowopati pada 6 Januari 2019, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menuturkan akan membantu memberikan solusi para pedagang yang terjerat pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menggandeng BUMD, yakni Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro, untuk penyaluran akses permodalan, bagi penerima program.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Sukaemi mengatakan, untuk saat ini sudah tercatat sebanya 36.832 KPP yang telah tercetak. “Pemanfaatan KPP yang paling banyak digunakan adalah fasilitas kredit permodalan,” ucapnya.
Sampai saat ini, jumlah penerima permodalan pedagang pemegang KPP di bank PD BPR Bojonegoro mencapai Rp 41,8 miliar lebih. Maka dari itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan pendampingan di lapangan bagi para pelaku IKM dan UMKM, agar dapat terus membaca peluang usaha.
Sukemi juga menjelaskan, manfaat pemegang program KPP lainnya berupa pengajuan pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses kemitraan dan kemudahan pelayanan perijinan usaha.
“Selain itu, mendapat kemudahan mendapatkan sertifikasi produk dan fasilitas hak paten,” imbuh Sukeami. (Jion/red).
