Payakumbuh,-Benuanews.com Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula Pertemuan Randang, lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, ini dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wal Asri, didampingi Asisten III, Ifon Satria Chan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Hidayatul Rusda, bersama kepala perangkat daerah terkait lainnya, Senin (17/2/2025).
Menurut Wal Asri, FPD diselenggarakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyusun rencana kerja yang realistis dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wal Asri.
Dalam kesempatan tersebut, Wal Asri juga memaparkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Payakumbuh berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021. Ia mengungkapkan bahwa berbagai capaian kinerja Setdako Payakumbuh menunjukkan hasil yang sangat baik.
“Alhamdulillah, pencapaian kinerja mulai dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di tahun 2024 meraih hasil yang sangat baik,” ungkapnya.
“Dimana atas capaian IKM tahun 2024 dengan nilai 88,37 ini berada di kategori sangat baik, dilanjutkan dengan IPM nilai 4,50 dengan kategori sangat baik, dan terakhir AKIP dengan nilai 72,40,” lanjut Wal Asri.
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi LPPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri, Pemko Payakumbuh meraih skor 3,3922 dengan status sedang.
“Dengan skor tersebut, Pemko Payakumbuh menjadi yang terbaik di antara pemerintah kota lainnya di Provinsi Sumatra Barat dan berada di peringkat ke-20 secara nasional,” beber Wal Asri.
Lebih lanjut, Wal Asri juga menyampaikan berbagai aspek penting lainnya, termasuk regulasi aturan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.
Setelah sesi pembukaan oleh Wal Asri, kegiatan berlanjut dengan forum diskusi panel yang melibatkan DPD LPM Kota Payakumbuh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Masjid, perwakilan Bank Nagari, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh.
Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah serta mendorong sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kerja tahun mendatang. (Siera)
