Dompu, NTB benuanews.com – Aksi Demonstrasi di gelar oleh Puluhan massa aksi aliansi, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kabupaten Dompu yang tergabung dalam Aliansi Dompu melakukan penolakan di Kantor DPRD Dompu terkait dengan kenaikan harga BBM.
Faruk dalam orasinya pandangan politik Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) BPD Kabupaten Dompu, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi kado pahit di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan BBM akan berpengaruh kepada peningkatan kemiskinan. (7/9/2022)
Secara teoritis kenaikan BBM akan menimbulkan dampak yang dikenal dengan istilah Substitution Effect dan Income Effect, sederhananya kenaikan BBM akan berdampak kepada besarnya pengeluaran perkapita rumah tangga pada akhirnya penduduk miskin semakin melarat.
Di tengah mahalnya pembangunan prioritas infrastruktur oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 6.445 triliun, pemerintah bersikap timpang dalam memprioritaskan kebutuhan rakyat.
Sedalam-dalamnya untuk bisa berlari di arena estafet perjuangan untuk melawan rezim oligarki yang hari ini terus menerus memiskinkan rakyat, menindas rakyat dan merampok kedaulatan rakyat.
Sementara Arjun Perwakilan HMI-MPO menyampaikan dalam orasinya bahwa kenaikan harga BBM subsidi akibat ulah partai -partai politik yang tidak memihak kepada rakyat.
“Aksi unjuk rasa kami kali ini adalah aksi yang ke 3 untuk menolak kenaikan harga BBM, bahkan pada saat aksi jilid pertama, diduga ada oknum pegawai DPRD yang membuang atribut tiga bendera Organisasi mahasiswa Nasional, yaitu Bendera HMI-MPO, IMM dan GMNI ke tempat yang paling jorok”.
“Maka kami meminta ketiga puluh anggota DPRD Kabupaten Dompu untuk hadir menemui massa aksi guna mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka atas perlakuan pegawainya yang membuang atribut organisasi kami,”
Dengan melihat beberapa kasus yang berkembang di Nasional maupun di daerah kami dari Aliansi Dompu Menolak dengan tegas membawa 5 tuntutan rakyat diantaranya :
1. Tolak kenaikan harga BBM
2. Tolak pengesahan RUU KUHP
3. Segera hapus UU OmnibusLaw
4. Segera tangkap dan adili pelaku pelecehan Atribut HMI, IMM dan GMNI Cabang Kabupaten Dompu, tuturnya Arjun. (Imran Reporter)
