Banggai-Sulteng Benua News.com-
Pasca penyegelan lokasi tambang nikel dan alat berat PT ANI sebagaimana pemberitaan sebelumnya , informasi yang di himpun oleh awak media setelah 4 kepala desa Lingkar tambang PT ANI di mintai keterangan beberapa hari lalu oleh Asnadi Hidayat (Kacabjari Bunta).
Kini mantan karyawan dan sebagian karyawan akan memberikan bukti pendukung ke Kejati Sulteng.
Rully seorang mantan karyawan yang di PHK oleh PT BBS (Bumi Bunta sejahtera) selaku perusahaan outsourcing dari PT ANI (Aneka Nusantara internasional) saat di temui oleh awak media membenarkan akan memberikan bukti pendukung ke Kejati Sulteng jika di mintai agar meringankan tugas pemerintah dalam memberantas mafia tambang sesuai apa yang di perintahkan oleh presiden RI.
Rully mengatakan bahwa mereka sekitaran 15 karyawan yg di PHK tanpa tali asih. Padahal itu sudah di atur dalam undang-undang.
Sama penjelasan dengan saudara Najib Djibran beliau juga adalah mantan korban PHK sepihak oleh perusahaan tersebut, kami ini orang lokal ,rumah saya berdekatan dgn Jeti, dasar apa kami di PHK kami hanya mau menuntut hak ,ucap Najib,
Tanggung jawab sosial (CSR) juga tidak jelas kepada 4 desa lingkar tambang, kami tidak menolak tambang asalkan harus menambang secara aturan,,masih najib
Terpisah di konfirmasi kepada ma’ruf yg masih status karyawan PT BBS juga akan memberikan bukti pendukung , seperti gaji mereka yang tahun lalu tidak di bayarkan , pernah menuntut tetapi alasan pihak PT BBS bahwa subcon nya sudah pulang(lari) , padahal menurut ma’ruf kami tidak mau tau itu, yang kami tau kami di rekrut oleh PT BBS maka PT BBS lah yang harus bertanggung jawab dengan hak kami.
Sama halnya beberapa karyawan berprofesi sebagai driver Dum truk dan operator alat berat yg di rekrut juga oleh PT BBS mengeluhkan bahwa gaji Besik kami hanya 1,5 juta tidak sesuai UMK/UMP ,
Dan beberapa karyawan harian menambahkan THR juga tidak sesuai serta slip gaji yang tidak jelas asalnya.
Star
