Simalungun (v
benuanews.com) — Berdasarkan temuan BPK,Komisi Pemberantasan Korupsi((KPK) akan turun ke Kabupaten Simalungun untuk memeriksa anggaran Dana Desa yang dikelola oleh para Pangulu untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan dana desa.
“KPK yang nanti akan turun langsung,jangan sampai ada pangulu yang terjerat kasus Korupsi dana desa.Pelaksanaan anggaran dan laporan tersebut harus di selesaikan,” Ujar Junita Veronica Munthe politisi PDIP kepada para pangulu pada saat Kunjungan Kerja diruang Harungguan kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun SUMUT.Jum’at (05/03/2021) pukul 13.30Wib.
Selain itu,DPRD Simalungun Komisi A menghimbau kepada para pangulu ,agar Rencana Anggaran Belanja(RAB) supaya terpampang di tiap-tiap kantor pangulu sehingga masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintahan Nagori.” Himbau Junita.
Kegiatan dihadiri oleh anggota DPRD Komisi A Benfri Sinaga,Dinas Inspektorat Kabupaten Simalungun,Dinas DPMN Kabupaten Simalungun,Camat Maryaman Samosir dan para pangulu Se-Kecamatan Jorlang Hataran serta para Pendamping Desa.(Dedi S)
